Survei sebut reshuffle mendesak, menteri cuma senangkan hati Jokowi

Sebanyak 60,4 persen minta Jokowi segera melakukan perombakan kabinet kerja.

2015-06-22 02:32:00

Reshuffle kabinet

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (KedaiKOPI) melakukan survei terhadap perombakan kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hasilnya, 60,4 persen responden memilih reshuffle kabinet sebagai sesuatu yang mendesak dan perlu segera dilakukan.

Sementara 38 persen responden menyatakan tidak perlu melakukan bongkar pasang kabinet dalam waktu dekat ini. Jubir KedaiKOPI Hendri Satrio menilai, para responden berharap reshuffle dilakukan agar adanya perbaikan kehidupan ekonomi dan politik yang kian mengkhawatirkan.

"Para menteri bekerja bukan untuk publik tetapi untuk menyenangkan hati Jokowi. Kerjanya tidak maksimal hanya berdasarkan persepsi presiden, sehingga nilai esensi kerjanya tidak ada," kata Hendri di Kedai Kopi Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).

Hendri mencontohkan, aksi para menteri minim terobosan baru untuk memperbaiki perekonomian dan politik di Indonesia. Selama ini, para pejabat di kabinet hanya sekadar meniru gaya berpakaian dan blusukan Jokowi saja.

Kekecewaan itu, jelas terungkap dalam tingkat kepuasaan masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK. KedaiKOPI juga melakukan survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Sebanyak 58,8 persen responden menyatakan kurang puas, sebesar 8 persen mengaku tidak puas sama sekali dan 1,6 persen menyatakan sangat puas dengan kerja pemerintahan saat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Publik Ibnu Purna mengatakan, ketidakpuasaan masyarakat muncul dari pemimpin negara yang lalai menjalankan kebijakan publik yang dijanjikan saat kampanye.

"Harapan pemerintah tinggi, tapi mereka belum dapat melaksanakan Nawacita dan Trisaksi saat kampanye Jokowi," kata Ibnu.

Namun, dalam kondisi tak menentu, presiden memilih jalan pintas memperbaiki kinerja pemerintahan melalui reshuffle kabinet. Padahal, cara ini justru memperlambat perbaikan di berbagai sektor.

"Kalau begini jadi mulai dari awal, ada kebijakan dan orang baru. Belum nanti, ada ketua parpol yang menolak menterinya dicopot," katanya menambahkan.

Survei dilakukan pada 26 Mei sampai 3 Juni 2015 dengan 250 responden di wilayah Sudirman, Thamrin dan Kuningan, Jakarta. Survei dilakukan dengan cara mewawancarai langsung atau face to face interview dengan metode purposive sampling.

(mdk/rnd)