Soal Reshuffle, MPR tagih janji Jokowi pilih menteri profesional

Menteri kabinet kerja dari kalangan profesional, menurut dia, dapat membantu presiden dalam menyelesaikan masalah.

2016-07-07 21:31:00

Reshuffle kabinet

Isu reshuffle kabinet kerja disebut-sebut akan dilakukan usai Idul Fitri ini. Apalagi, PAN dan Golkar sudah menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Jokowi-JK.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Jokowi menepati janji kampanye Pilpres yang akan menaruh orang profesional dalam kementerian. Selain itu, jabatan menteri juga diisi beberapa kalangan karena balas budi jasa politik.

"Bisa juga Ramadan yang akan datang karena kami di luar kabinet. Ini sepenuhnya hak prerogatif. Kalau presiden lakukan reshuffle, mudah-mudahan sekali ini reshuffle dalam rangka laksanakan janji beliau waktu kampanye. Yakni, Kabinet ahli profesional bukan transaksional," kata Hidayat di kediamannya, Jakarta, Kamis (7/7).

Presiden Jokowi seharusnya memilih ahli profesional sebagai menteri, bukan berarti anti partai politik. Menteri kabinet kerja dari kalangan profesional, menurut dia, dapat membantu presiden dalam menyelesaikan masalah.

"Masak masalah daging saja enggak selesai beliau sampai perintahkan berkali-kali 'enggak mau tahu pokoknya sebelum lebaran harga daging 80 ribu', nyatanya kemarin 120-150 ribu, kan kasihan beliau," kata politikus PKS ini.

Pihaknya saat ini berada di luar pemerintah dan tak ingin mencampuri reshuffle kabinet kerja. Namun dia menegaskan, kader partai politik juga bisa bekerja profesional sebagai menteri.

"Menteri perdagangan bukan dari partai, sudah bukan dari partai dan tidak mampu laksanakan perintah presiden. Saya tegaskan profesional bukan transaksional bukan berarti anti parpol. Bisa saja beliau tetap komunikasi dengan parpol," tandasnya.

(mdk/noe)