Soal kunjungan ke BPK, Pansus angket bantah cari-cari borok KPK

Menurutnya DPR boleh ikut mengevaluasi kinerja KPK. Sebab KPK sebenarnya juga wajib melaporkan hasil kinerjanya ke Presiden, DPR, dan BPK.

2017-07-05 13:09:29

Pansus Angket KPK

Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Selasa (4/7) kemarin. Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska membantah kunjungan tersebut untuk mencari-cari kesalahan dari KPK.

"Kita enggak terkesan pencari-cari jadi KPK ini sebagai salah satu legal entity (badan hukum) yang menggunakan anggaran negara terkait dengan hal itu tentukan ada evalusi ada audit yang dilakukan oleh BPK," kata Risa di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).

Politikus PDIP ini menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) boleh ikut mengevaluasi kinerja KPK. Sebab KPK sebenarnya juga wajib melaporkan hasil kinerjanya ke Presiden, DPR, dan BPK.

"Hasil audit dari BPK itu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi kita juga mau lihat apakah ada hal-hal lain yang perlu kita tahu karena kita DPR dan KPK itu bertanggungjawab melaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK kita salah satu pihak di situ jadi kita wajib tahu bukan mencari-cari," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pansus angket KPK menerima laporan tentang KPK dari BPK dari 10 tahun terakhir yaitu tahun 2006 sampai dengan 2016. Dari laporan itu, Pansus menemukan masalah keuangan dalam KPK.

"Pada 2015 dan 2016, ada temuan mengenai kesesuaian dengan sistem pengelolaan keuangan internal (SPI) dan juga ada yang terkait kepatuhan UU. Ternyata hal ada yang tidak patuh dan tidak sesuai SPI pada 2015 dan 2016," kata Agun di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (4/7).

Dia belum bisa membeberkan mengenai hasil kejanggalan pada laporan audit BPK tersebut. Selain itu, dirinya tidak ingin membicarakan mengenai berapa total pelanggaran dilakukan KPK berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh BPK.

"Kita enggak bicara total pelanggaran berapa. Hanya 2015 ada yang tidak patuh dengan UU tidak sesuai standar prosedur operasional KPK," tandasnya.

(mdk/msh)