Sindir Sandiaga, PDIP Tegaskan Sahamnya dari Rakyat Bukan Perusahaan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap, pengelolaan dana kampanye partainya. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak memakai dana bantuan untuk partai politik dari APBN. Ini supaya tidak membebani calon legislatif.

2018-12-20 10:04:00

Pilpres 2019

"Karena kami partai pertama punya rekening Gotong Royong yang diaudit akuntan publik, kemudian dari para caleg bergotong royong tapi para caleg dikelola mereka sendiri laporannya kami integrasikan bersama ke KPU," ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (20/12).

Hasto menyebut dana dari APBN dipakai untuk kaderisasi. Seperti sekolah partai dan psikotes untuk para calon legislatif.

Sistem gotong royong itu juga diterapkan dalam Pilpres. Dalam memenangkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ada bantuan dari kader PDIP untuk dana kampanye.

"Sebagai contoh kalau kami ke daerah kan safari politik juga memerlukan biaya, kami bergotong royong. Tapi di situ juga kami kampanyekan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin," ucapnya.

Hal itu berbeda dengan cawapres Sandiaga Uno yang sampai menjual saham demi dana kampanye. Hasto menyindir saham PDIP dan kubu Jokowi adalah kepercayaan rakyat. Bukan saham hasil kelola perusahaan.

"Karena saham yang kami miliki saham dari kepercayaan rakyat. Berbeda yang di sana, itu kan betul-betul saham yang murni dari mengelola perusahaan," kata dia.

Menambahkan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, saham dari kepercayaan rakyat itu ditanam sebagai pembangunan. Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Dan saya yakin, dengan merasa memiliki, dan menginginkan pembangunan berkelanjutan yang di masa Pak Jokowi ini, dia akan memilih Pak Jokowi," pungkasnya.

Sebelumnya, Sandiaga sengaja menjual saham kepemilikannya di PT Saratoga Investama Sedaya. Hasil penjualan saham perusahaan miliknya itu untuk modal dana kampanye.

(mdk/rnd)