Senang ada PP THR dan gaji 13, SBY sarankan Jokowi juga keluarkan BLT

Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Bahkan dalam aturan itu, THR juga diberikan kepada para pensiunan.

2018-05-24 13:49:16

Susilo Bambang Yudhoyono

Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) senang mendengar Jokowi menerbitkan PP tersebut. Menurut dia, bantuan pemerintah tepat terutama para abdi negara yang penghasilannya belum besar, di kala daya beli sedang turun.

"Saya juga menyarankan Presiden Jokowi untuk juga memikirkan dan memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu dan miskin di negeri ini," tulis SBY dalam akun Twitter-nya, @SBYudhoyono dikutip merdeka.com, Kamis (24/5).

SBY menceritakan, dari lawatannya ke 44 kabupaten/kota. SBY mendengar masyarakat mengalami kesulitan hidup sehari-hari, akibat sangat lemahnya daya beli.

Menurut SBY, kita semua bertanggung jawab agar keadilan tegak dan ketimpangan menurun, dengan berempati dan membantu golongan miskin dan tak mampu.

SBY juga menyinggung kurs rupiah terhadap dolar amerika (USD) yang terus melemah. Bahkan, tembus hingga Rp 14.200 per 1 USD.

SBY pun memaklumi jika akibat rupiah melemah terpaksa adanya kenaikan BBM. Tapi dia mengingatkan, pemerintah harus memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Jika akibat meningkatnya harga minyak dan terus melemahnya nilai rupiah, harga BBM terpaksa dinaikkan, jangan lupa beri bantuan sosial. Saya amat mengerti jika harga BBM dinaikkan agar fiskal/APBN kita tidak jebol. Tak perlu unjuk rasa besar-besaran seperti di era saya dulu," kata SBY.

SBY pun menggaransi, Partai Demokrat tidak akan menentang habis kebijakan pemerintah itu nantinya. Dia memahami, kenaikan harga BBM diperlukan demi menjaga fiskal Indonesia.

"Partai Demokrat tak perlu menentang secara membabi buta, seperti sejumlah parpol & pengamat dulu, karena pemerintah pasti terpaksa. Namun, akan sangat bijaksana jika pemerintah tetap bantu rakyat miskin yang sangat terdampak akibat kenaikan BBM, listrik, angkot & sembako," tulis SBY lagi.

"Kalau pemerintah tak mau berikan 'BLT/BLSM' era SBY, JK, Boediono, & Sri Mulyani dulu (karena dianggap salah) bisa pilih bentuk lain," tutup SBY.

(mdk/rnd)