Seknas Jokowi Waspadai Penggiringan Opini Bertujuan Gagalkan Pemilu

Penggiringan opini itu juga diarahkan untuk mendelegitimasi kerja penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, kata dia, KPU telah bekerja secara profesional dan non-partisan.

2019-04-11 16:21:18

Pemilu 2019

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi menuturkan, sejumlah lembaga survei memperlihatkan keunggulan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi - Ma’ruf Amin. Di saat yang sama, dia melihat ada upaya masif dan sistematis untuk mendelegitimasi pemilu meski pencoblosan dan penghitungan suara belum dimulai.

Upaya mendelegitimasi pemilu di antaranya berupa hoaks surat suara tercoblos, surat suara dapil luar negeri sudah dihitung dengan kemenangan pihak paslon 02, hingga ancaman pengerahan massa dan tudingan kecurangan.

"Kami menolak semua penggiringan opini sesat yang dikemas dan disebarkan untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu," tegas Dedy Mawardi melalui siaran pers, Kamis (11/4).

Menurut Dedy, penggiringan opini itu juga diarahkan untuk mendelegitimasi kerja penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, kata dia, KPU telah bekerja secara profesional dan non-partisan. Karena itu, rencana untuk mengepung kantor KPU dengan pengerahan massa merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi berlangsungnya proses demokrasi di republik ini.

Bagi Seknas Jokowi, proses pemilu yang akan berlangsung tanggal 17 April 2019 sudah sesuai dengan Undang Undang Pemilu Nomer 7 tahun 2017 dan jelas memiliki kekuatan hukum yang dilindungi konstitusi.

"Keberadaan Pemilu merupakan sarana memilih pemimpin secara demokratis," tambah Dedy.

Seknas Jokowi mendorong aparat keamanan secara aktif menggagalkan upaya delegitimasi pemilu 2019. Dia juga mengimbau seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.

"Pilih pasangan nomor urut 01 sebagai konsekuensi menjaga kelangsungan pembangunan dan stabilitas kehidupan berbangsa secara demokratis," tutup Dedy.

(mdk/noe)