Sekjen PDIP: Gabungnya PAN ke Jokowi bukan soal menteri

"Masalah ekonomi yang dihadapi pemerintahan Pak Jokowi tentu saja dukungan PAN memiliki perspektif positif."

2015-09-15 17:57:26

PDIP

Partai Amanat Nasional (PAN) telah memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tetapi di sisi lain, PAN tidak keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, masing-masing partai politik memiliki kedaulatan untuk memutuskan sikap. PDIP mengapresiasi apa yang sudah diambil PAN untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Parpol punya kedaulatan masing-masing terkait dengan dukungannya. Masalah ekonomi yang dihadapi pemerintahan Pak Jokowi tentu saja dukungan PAN memiliki perspektif positif maka akan perkuat pemerintahan terkait pengambilan keputusan di DPR," kata Hasto di DPP PDIP, Lenteng Agung, Selasa (15/9).

Hasto menambahkan, dengan dukungan PAN tersebut akan melengkapi legalitas dan legitimasi Jokowi sebagai presiden yang merakyat, yang tidak hanya diperkuat dukungan rakyat. Tetapi di parlemen juga diperkuat dengan dukungan PAN.

Menurut Hasto, saat Jokowi dilantik menjadi presiden secara otomatis tidak ada lagi koalisi-koalisi. Dukungan PAN tersebut diharapkan dapat efektif di DPR sehingga program-program usulan pemerintah untuk kepentingan rakyat bisa berjalan lancar.

"Saya pikir dukungan yang diberikan adalah dukungan politik untuk memperkuat konsolidasi pemerintah yang saat ini tengah menghadapi persoalan yang tidak ringan," jelas Hasto.

"Sebagaimana disebut Zulkilfi Hasan dukungan ini demi kepentingan dan bukan soal menteri. Masalah menteri kami serahkan ke Pak Jokowi, tapi yang penting ini karena niatan jernih dari PAN untuk perkuat pemerintahan ini. Banyak ketertinggalan kita dari negara tetangga, kalau terus hiruk pikuk seperti ini kapan mau bersatu memajukan rakyat. Sehingga dukungan ini positif untuk penguatan pemerintahan Jokowi-JK," tutupnya.

(mdk/did)