Temui Jokowi, Soetrisno Bachir ngaku tak bicarakan soal partai

Merdeka.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir tiba-tiba mendatangi Kompleks Istana Presiden. Soetrisno klaim kedatangannya untuk menemui Presiden Joko Widodo dan membahas perlambatan ekonomi yang kini melanda Tanah Air.

"Tidak ada urusannya dengan partai, dengan PAN," kilah Soetrisno usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Salah satu pembahasan yang dibicarakan, lanjut Soetrisno, terkait pembentukan Komite Ekonomi Industri Nasional, yang dulunya bernama Komite Ekonomi Nasional (jaman mantan Presiden SBY).

"Pertama memang saya sudah lama kenal. Dulu termasuk timses Pak Jokowi, yang kedua, memang ada diskusi mengenai lembaga dulu namanya KEN. Mungkin namanya nanti Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) karena kita akan menuju negara industri jadi hilirisasi, manufacture my country itu harus didorong supaya kita tidak menjadi negara yang impor saja. Tapi memproduksi," jelasnya.

Soetrisno mengusulkan agar Presiden Jokowi membentuk KEIN dengan tujuan membantu kinerja pemerintah dalam menggenjot sektor manufaktur seperti yang dilakukan sejumlah negara maju.

"Contoh Jepang, Korea, Tiongkok manufaktur industrinya kuat," tegasnya.

Disaat yang bersamaan, Soetrisno klaim dirinya diminta presiden untuk ikut dalam kepengurusan KEIN ini. Bukan mewakili sebagai partai, tetapi sebagai kalangan pengusaha.

"Ya saya sudah ada nama-nama, banyak yang sudah saya masukkan. Ada para ekonom, industrialis, kemudian pengusaha-pengusaha. Ada pengusahanya Pak Haryadi Sukamdani, Bu Tri Wardani. Ekonomnya ada Hendri Saparini, ada Agus Pambagjo, tapi nanti akan diseleksi. Kalau lihat dulu kira-kira 20-an orang," tutupnya.

Untuk diketahui, Komite Ekonomi Nasional (KEN) dibentuk di zaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan sebuah lembaga non-kementerian yang bertugas untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi nasional. Anggaran yang berkenaan dengan kegiatan KEN akan dibebankan kepada bagian dari anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.