Sebelum 14 Februari 2018, Ketua DPR pastikan UU MD3 akan disahkan

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menjelasakan, yang masih didiskuksikan hingga kini adalah penambahan kursi untuk pimpinan MPR selain untuk PDIP.

2018-02-01 21:02:43

UU MD3

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo memastikan Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3) akan segera disahkan sebelum masa reses yang jatuh pada 14 Februari mendatang. Hal itu ia katakan usai bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Sehingga target kami pimpinan, UU MD3 bisa rampung sebelum tanggal 14, sebelum reses sudah rampung," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menjelasakan, yang masih didiskuksikan hingga kini adalah penambahan kursi untuk pimpinan MPR selain untuk PDIP. Rencananya penambahan kursi itu akan di tempati antara fraksi Partai Gerindra dan juga PKB.

"Yang jadi persoalan, suasana yang berkembang di Baleg itu pimpinan MPR, kalau DPR sudah selesai, sepertinya suasana kebatinannya oke, kalau di MPR itu berkembang antar tambah dua dan tiga," ujarnya.

Pihak pemerintah yang diwakili oleh Yasonna juga sangat terbuka mengenai penambahan kursi untuk DPR dan MPR. Bahkan pemerintah dan DPR sudah mulai membahas anggaran dan inventaris bagi pimpinan barunya nanti.

"Tadi pertemuan cair, mencoba saling memahami, itu ditemukan beberapa persamaan persepsi, terkait anggaran, terkait dengan mobil dinas dan rumah dinas, itu yang perlu dikonsultasikan dengan MPR," ucapnya.

Di tempat yang sama Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto juga memastikan usai pemilu 2019 jumlah pimpinan DPR akan kembali lagi ke sistem proporsional seperti di tahun 2009. Formasinya satu Ketua dan empat Wakil Ketua.

"Jadi itu sudah disepakati nanti untuk tahun 2019 kedepan kita kembali pada sistem proporsional berarti kembali pada yang UU seperti dulu di tahun 2009," tandasnya.

(mdk/ded)