SBY ungkap rumah dinas Deddy Mizwar digeledah Pj Gubernur Jabar

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI harus netral dalam pilkada. Sebab, ia banyak menerima laporan telah terjadi kecurangan di pilkada yang merugikan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.

2018-06-23 23:42:01

pilgub jabar

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI harus netral dalam pilkada.

Sebab, ia banyak menerima laporan telah terjadi kecurangan di pilkada yang merugikan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.

Salah satunya Pilkada Jabar. Belum lama ini presiden keenam RI tersebut menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur jabar yang kini menjadi calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah.

"Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan penjabat gubernur," kata SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).

Tak hanya itu, kediaman calon Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga mengalami hal serupa.

"Mengapa hanya pasangan ini (diusung Demokrat), mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan," ucap SBY.

Sejauh ini, ia belum menerima kecurangan menjelang pencoblosan pada Pilgub Jabar maupun Pilkada Kota/Kabupaten.

Namun, dirinya meminta pemerintah, BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah menjadi contoh dalam kejujuran dan keadilan dalam kompetisi politik.

"Saya juga berharap rakyat berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan. Biarlah rakyat menggunakan haknya untuk memilih siapa pun yang disukai diyakini bisa memimpin," terang SBY.

Sementara itu, Calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar membenarkan rumah dinasnya digeledah dan diperiksa. Padahal, dirinya sudah tidak menempatinya sejak pertengahan Februari 2018.

"Pakai drone, rumah saya diawasi. Dikira saya itu maling atau apa," kata dia.

Menurutnya penggeledahan tersebut dilakukan dua kali. Pertama, setelah dirinya meninggalkan rumah dinas. Kedua, setelah Gubernur Jawa Barat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Komjen Muhammad Irawan.

"Dua kali diperiksa. Kalau yang pertama memang wajib diperiksa, memastikan apakah menggunakan fasilitas negara atau tidak. Yang terakhir juga demikian setelah pergantian pejabat baru. Mungkin pejabat baru ini kurang yakin," terang Deddy.

Meskipun Deddy tidak mempermasalahkannya, namun ia tetap menganggap penggeledahan tersebut sangat berlebihan.

"Saya kira biasa-biasa saja, enggak ada masalah bagi saya. Tapi ini ga harus begitu, ga harus berlebihan lah," terang Deddy.

Reporter: Achmad Sudarno

Sumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)