Romahurmuziy Temui Jokowi Bahas Caketum PPP, Waketum: Semoga Tak Ada Pihak yang Buat Gaduh
Pertemuan tersebut membahas soal tokoh-tokoh yang layak duduk di kursi Ketum PPP.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy alias Romy sowan ke Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Pertemuan tersebut membahas soal tokoh-tokoh yang layak duduk di kursi Ketum PPP.
Namun, pertemuan itu dipandang sinis oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi. Ia Berharap tidak ada pihak manapun yang ikut campur dalam urusan internal sehingga membuat gaduh situasi partainya.
"Semoga tidak ada pihak manapun yang ikut urusan Internal PPP. Yang bisa Buat Gaduh," kata Rusli, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (27/5).
Dia menilai, banyak kader PPP yang mumpuni untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut.
"PPP sebagai partai kader, punya banyak kader yang mumpuni," ujar dia.
Amran Masuk Radar Caketum PPP
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy alias Rommy, nama Menteri Pertanian Amran Sulaiman masuk radar calon ketua umum PPP kian menguat setelah dirinya berdiskusi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Saya memang menyampaikan sejumlah nama, dan sepengetahuan Pak Jokowi, dari nama-nama tersebut, Pak Amran adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan PPP di 2029 mendatang. Tentu ini tak terlepas dari pengetahuan pak Jokowi, bahwa pak Amran adalah menteri kabinetnya pada periode pertama," kata Rommy.
Rommy mengaku, sudah berteman baik dengan Amran selama hampir dua dekade terakhir ini. Hal ini menjadi alasan bagi dirinya mempertimbangkan Amran sebagai salah satu kandidat ketua umum PPP.
Namun, Amran masih mempertimbangkan tawaran maju menjadi calon ketua umum PPP. Sebab, Amran merasa masih sibuk dengan tugasnya sebagai menteri di pemerintah Prabowo Subianto.
"Itu pun saya butuh berkali-kali meyakinkan beliau untuk bersedia maju, sampai saya harus ke Makassar meyakinkan beliau. Sampai saat ini pun, pak Amran masih wait and see. Murni disebabkan kesibukan beliau yang memiliki beban berat sebagai tulang punggung program kedaulatan pangan pemerintah," pungkas dia.