Rizal Ramli tantang JK ketemu dan debat depan umum

Baru dilantik Rizal Ramli sudah melakukan manuver-manuver dan membuat beberapa menteri-menteri Kabinet Kerja berang.

2015-08-18 17:07:53

Kabinet Jokowi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, seharusnya Menko Kemaritiman Rizal Ramli memahami terlebih dahulu setiap persoalan yang ada sebelum berkomentar. Menanggapi hal tersebut, Rizal Ramli justru menantang JK untuk berdiskusi di depan umum.

"Gini, kalau mau paham minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya kita diskusi di depan umum, ya," kata Rizal usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8).

Rizal baru dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Tetapi Rizal sudah melakukan manuver-manuver dan membuat menteri-menteri Kabinet Kerja berang.

Pertama, Rizal meminta Presiden Joko Widodo agar menunda pembelian pesawat Airbuss menuai polemik. Terkait pembelian pesawat Airbuss oleh PT Garuda Indonesia, JK mengatakan, proses pembelian dilakukan apabila memang diperlukan.

Selain itu, Rizal Ramli juga pernah menyatakan bakal mengevaluasi proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt andalan Presiden Jokowi dan 7 ribu megawatt peninggalan presiden terdahulu.

"Target 35 ribu megawatt dan sisa target masa SBY 7 ribu megawatt. Total 42 ribu megawatt MW itu akan sulit. Saya minta untuk ESDM, Dewan Energi Nasional evaluasi mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah," ujar Rizal usai serah terima jabatan menteri koordinator kemaritiman di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8).

Dia menilai banyak persoalan bakal menghambat pembangunan megaproyek tersebut. Di antaranya pendanaan harus mengandalkan swasta.

Di sisi lain, harga jual listrik masih belum menarik buat investor. Kemudian, pembebasan lahan.

"Harganya memang nggak menarik. Hanya 6 sen karena dia dapatin konsesinya dia nggak bangun, karena secara ekonomi finansialnya belum feasible," paparnya.

Diketahui sebelumnya, JK menegaskan agar setiap menteri harus memahami setiap perkara sebelum mengeluarkan pernyataan atau komentar. Menurut JK, akan berbahaya apabila seorang menteri yang tidak memahami persoalan, lantas mengeluarkan pernyataan.

(mdk/did)