Risma tolak Mega demi warga Surabaya

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan seluruh kader partai harus siap jika ditugaskan di pemilihan kepala daerah. Bagi yang membantah Mega mempersilakan untuk keluar.

2018-01-10 07:13:00

Pilgub Jatim

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan seluruh kader partai harus siap jika ditugaskan di pemilihan kepala daerah. Bagi yang membantah Mega mempersilakan untuk keluar.

"Kalau saya katakan semuanya maju tempur, tidak ada yang katakan saya tidak bisa. Kalau begitu silakan keluar dari PDIP," tegas Megawati saat pidato di DPP PDIP, Minggu (7/1).

Menurut Mega, partai tidak butuh orang-orang tidak patuh. Baginya cukup lima orang yang betul-betul fighter bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk partai dan rakyat.

"Dari pada punya 100 orang tak jelas keinginannya bagaimana," tutur Presiden keempat itu.

Pernyataan ini rasanya tak berlaku bagi Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Risma kembali menolak perintah maju di Jawa Timur. PDIP mencari pengganti Abdullah Azwar Anas yang mundur menjadi Cawagub dari Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Saat dicecar pertanyaan soal isu bahwa dia akan dipilih PDIP sebagai pengganti Abdullah Azwar Anas yang mundur menjadi Cawagub dari Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Risma tetap tegas mengatakan tak akan maju.

"Enggak, aku sudah sampaikan mau menyelesaikan tugas di Surabaya," katanya di Museum NU di Jalan Gayungsari, Surabaya, Senin (8/1) sore.

Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku telah menghubungi Risma ketika ramai disebut bakal menggantikan Anas. Menurutnya, saat ini Risma belum bersedia maju di Pilgub Jatim.

"Dua hari lalu, tiga hari lalu saya ditanya sama mbak Yenny, sekarang soal bu Risma, jawabannya sama," kata Khofifah di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (5/1).

Saat ditawarkan maju di DKI, Risma juga menolak. Saat itu Risma bakal dipasang untuk melawan Basuki T Purnama yang ingin maju lewat jalur independen. Namun akhirnya PDIP menyokong Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

"Enggak (enggak akan ke DKI). Kemarin saya sudah sampaikan ke Ibu (Ketum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri), bahwa saya sudah berjanji ‎ke warga Surabaya, saya akan jadi wali kota Surabaya, gitu," kata Risma, Kamis (10/3).

Tawaran menuju Ibu Kota ini, kata Risma, bukan hanya sekali. Dia pernah ditawari untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja. Namun, Risma tetap menolak dan ingin tetap berada di Surabaya.

"Iya, saya sudah ngadep ke Bu Mega. Dulu waktu saya ditawari jadi menteri, pertama saya juga ngadep ke Bu Mega. Saat itu saya tidak mau jadi menteri, jadi Wali Kota Surabaya saja. Sekarang juga, karena saya sudah berjanji ke warga Surabaya," tuturnya.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyinggung kader yang menolak penugasan partai. Menurut dia, kader yang tidak patuh pada perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, tidak punya tempat di PDIP.

"Dalam fatsun PDIP tidak ada tempat bagi mereka yang mengaku sebagai petugas partai di PDI Perjuangan, melakukan tawar menawar apalagi menolak perintah Ketum," katanya di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

Basarah mengatakan hal itu berlaku kepada semua kader tanpa terkecuali. Kepala Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR itu mengaku tidak menyentil seseorang.

Salah satu nama yang mencuat adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma dikabarkan menolak menggantikan Azwar Anas sebagai pendamping Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dikonfirmasi soal itu, Basarah menjawabnya secara diplomatis.

"Anda silakan cek saja siapa kader PDIP yang menolak-menolak perintah ibu Ketum," ucap dia.

(mdk/did)