Rieke sebut pernyataan Megawati soal KPK banyak dipelintir media

Rieke mengaku mencatat secara penuh pernyataan Megawati tersebut.

2015-08-18 20:33:00

Megawati

Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menjelaskan pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri soal KPK yang menurutnya telah dipelintir oleh beberapa media. Hal tersebut terkait pernyataan Megawati yang menyebut Komisi KPK bisa dibubarkan jika korupsi sudah tidak ada.

Rieke menjelaskan sebenarnya Megawati menyampaikan bahwa keberadaan KPK tidak boleh jadi alasan korupsi terus berlanjut. Sebab, jika tidak ada korupsi jaminan sosial bagi warga negara susah untuk terwujud.

Rieke yang hadir saat Megawati menyampaikan pidatonya sebagai keynote speaker dalam acara 'Seminar Kebangsaan Memperingati Hari Konstitusi' di Kompleks Parlemen, Senayan ini mengaku telah mencatat secara penuh apa yang disampaikan oleh Presiden RI kelima tersebut.

"Saya hadir di acara Hari Konstitusi dan mendengarkan serta kebetulan mencatat dan merekam pidato yang disampaikan Ibu Megawati, termasuk pernyataannya terkait semangat pemberantasan korupsi," kata Rieke dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (18/8).

Rieke juga menegaskan KPK merupakan salah satu lembaga yang saat ini berwenang menangani korupsi, selain Kejaksaan dan Kepolisian. KPK memang lembaga yang sifatnya ad hoc.

"Jika sudah tidak ada korupsi lembaga ini memang dibubarkan. Artinya KPK akan tetap ada selama korupsi masih ada. Namun, keberadaan lembaga ini tidak boleh dijadikan alasan agar korupsi terus berlanjut," pungkasnya.

Berikut pernyataan Megawati versi catatan Rieke:

Dengan adanya GBHN dapat ditegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara liberal, yang menyerahkan alokasi ekonomi pada mekanisme pasar. Negara Indonesia dikehendaki sebagai negara sosial, negara kekeluargaan dan negara kesejahteraan, dimana negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Demikian halnya dalam negara sosial tersebut pemerintah bertanggung jawab mengatur distribusi yang hadir atas kekayaan negara.

Kalau sekarang kok puter-puter korupsi terus, sampai kapan ya? sampai kapan yang namanya KPK itu, padahal namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, jadi punya alasan bahwa korupsi terus berlanjut, apakah benar? Kan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi, sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sebentar saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan.

Nanti kalau dengar seperti ini di sosmed saya di bully...'Bu Mega tidak setuju adanya KPK,' padahal kalau kita berhenti, tidak ada korupsi ya tentu saja KPK tidak ada lagi, itu pemikiran yang sangat logis. Sehingga tidak ada lagi rakyat yang kelaparan dan meninggal sia-sia, karena itulah jaminan sosial wajib (diberikan negara) untuk warga negara.

Semoga praktek korupsi bisa semakin terkikis di Republik ini. Sehingga uang negara bisa diselamatkan untuk ciptakan kesejahteraan rakyat, salah satunya jaminan sosial bagi rakyat. Tak ada kesejahteraan tanpa jaminan sosial. Tak ada jaminan sosial yang layak bagi rakyat jika uang negara lebih banyak dikorupsi.

(mdk/bal)