Respons Istana Soal Usulan Daerah Istimewa Solo: Tidak Perlu Gegabah, Pelan-Pelan
Istana mewanti-wanti jangan gegabah dalam memutuskan usulan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku, istana belum menerima informasi terkait usulan Solo sebagai daerah istimewa baru. Sebab, usulan tersebut akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri.
"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (25/4).
Namun, dia menyebut, banyak usulan-usulan tentang pemekaran wilayah baik provinsi, kabupaten, kota hingga status usulan daerah istimewa seperti Solo.
"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," ungkapnya.
Prasetyo menilai, usulan tersebut perlu dipahami dan dipelajari lebih mendalam. Dia mewanti-wanti jangan gegabah dalam memutuskan usulan tersebut.
"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi. Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujar dia.
Dia menegaskan, pemerintah tidak akan tutup mata atas usulan tersebut. Prasetyo mengatakan, akan terus diduskusikan dan mencari jalan terbaik.
"Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," imbuh Prasetyo.
Respons DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menanggapi soal usulan jika Solo menjadi Daerah Istimewa. Dia mengungkapkan, Kota Solo menginginkan untuk lepas dari Jawa Tengah dan menjadi daerah istimewa.
Namun, Bima tidak ingin pemberian daerah istimewa membuat rasa tidak adil bagi daerah lainnya.
"Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain ya, seperti daerah saya, yang Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4).
Menurutnya, secara historis, Solo memang memiliki suatu kekhususan di era kolonial, hingga kebudayaan. Namun, keinginan Solo menjadi daerah istimewa kini sudah tak relevan.
"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," sambungnya.
"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, Solo ini udah menjadi kota pendidikan, kota industri, enggak ada lagi yang mesti diistimewakan, Solo dengan Papua sama lah," kata Aria.
Meski begitu, Aria Bima menilai belum ada urgensi untuk memberikan status tersebut karena bukan sebagai sesuatu hal yang mendesak.
"Saya tidak terlalu tertarik atau komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini menjadi sesuatu yang penting dan urgent," pungkasnya.