Reaksi Zulhas disebut Amien Rais hanya sandiwara dukung Jokowi

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan partainya tidak mungkin mendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Bahkan ia menuding Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sedang bersandiwara saat melakukan manuver politik ke partai koalisi Jokowi.

2018-04-27 16:13:55

Partai Amanat Nasional

Mendengar hal itu, Zulkifli Hasan memaklumi ucapan Amien. Dia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya dengan mengunjungi partai lain adalah bagian dari tugasnya sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Memang beda cara, saudara-saudara. Saya masih ketua MPR, tentu harus merangkul, menjahit merah putih, memperkuat persatuan. Ketua MPR itu mempunyai tanggung jawab menjaga persatuan, memperkokoh persatuan kita," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4).

Menurut Pria yang akrab disapa Bang Zul itu, dalam Pilpres banyak yang harus dijaga agar tidak muncul perseteruan. Dia berharap semua pihak bisa menjaga persatuan.

"Pilpres itu sesuatu yang biasa. Tiap lima tahun ada, Pilgub tiap lima tahun ada. Jangan sampai gara-gara Pilpres, Pilgub, persatuan kita koyak, bermusuhan, berseteru. Ini yang dijaga oleh Ketua MPR," ungkapnya.

Zulkifli menegaskan bahwa ia dan Amien Rais selalu memiliki tujuan yang sama. Walaupun kerap berbeda pandangan.

"Beda cara iya, tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk menuntaskan cita-cita Indonesia merdeka bersatu, adil, makmur dan setara. Cita-cita reformasi, bela rakyat, bela umat bela ulama, rakyat makmur rakyat sejahtera, sama tujuannya," ucapnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengatakan PAN tidak mungkin mengusung Jokowi sebagai calon presiden petahana 2019. Alasannya, kader PAN tidak menginginkan partai mengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Amien mengungkapkan, jika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendekat ke Jokowi itu hanya sekadar sandiwara saja. Termasuk manuver dengan bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Jadi Pak Zul bermanuver itu hanya sandiwara saja ya," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).

(mdk/did)