Rapat Dugaan Kecurangan Pemilu, Prabowo-Sandi Undang Dubes Negara Sahabat

"Ini bukti-bukti bahwa kami memang menyampaikan secara apa adanya, komprehensif, holistik, terbuka. Nanti silakan ada yang bertanya dan berdialog. Semua dipaparkan secara lugas, transparan, dan terbuka. Ini cara yang baik dan bijak supaya masyarakat menilai dan mengetahui," jelasnya.

2019-05-13 18:12:31

Pilpres 2019

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan menggelar rapat khusus dan terbuka membahas dugaan kecurangan Pemilu 2019, Selasa (13/5). Dalam rapat khusus ini, BPN mengundang banyak pihak mulai dari tokoh masyarakat, media, dan lainnya. Rapat akan digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Jubir BPN, Ahmad Riza Patria menyampaikan, rapat ini digagas oleh Ketua BPN, Djoko Santoso. Dalam rapat ini akan dipaparkan bukti dugaan kecurangan yang telah dikumpulkan pihaknya.

Rapat ini digelar berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan BPN. Jenis-jenis kecurangan yang selama ini dituduhkan akan dipaparkan beserta buktinya.

"Itu karena ada data-data yang ditemukan oleh BPN, berbagai kecurangan yang ada saya kira nanti akan dipaparkan ya, kecurangan apa saja yang ada," kata dia.

Sejauh ini ada tujuh dugaan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu secara bertahap. Namun Riza menuding Bawaslu maupun Gakkumdu tak menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan pihaknya.

"Mohon maaf sekali lagi, Bawaslu tidak sendiri. Ada pengawas Pemilu, ada sentra Gakkumdu, ada kejaksaan, ada kepolisian, dan itu bagian dari pemerintah. Sehingga laporan-laporan dari 02 selalu mentah, karena Bawaslu yang menyuarakan kebenaran dan keadilan selalu kalah dari institusi lain," ujarnya.

Pakar IT dan Dubes negara sahabat dikabarkan akan diundang dalam rapat ini. Terkait tujuannya mengundang Dubes ini, Riza membantah untuk menarik simpati, namun demi keterbukaan pasangan Prabowo-Sandi.

"Ndak ada usaha menarik simpati publik. Ini hanya upaya keterbukaan. Saya kira siapa saja boleh hadir. Ini bukti bahwa kami transparan. Sehingga masyarakat bisa menilai dan mengkritisi," jelasnya.

(mdk/rnd)