PSI resmi laporkan dua komisioner Bawaslu RI ke DKPP

Tsamara mengungkapkan, laporan ini agar membuka tabir kecurigaan dalam demokrasi yang berkualitas. Ke depan, dia berharap, Bawaslu sebagai lembaga netral dapat menjaga rasa adil bagi setiap peserta Pemilu 2019.

2018-05-23 15:45:38

Partai Solidaritas Indonesia

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menyambangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Kehadiran mereka guna melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh sejumlah komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami hari ini resmi melaporkan dua orang pimpinan Bawaslu yaitu saudara Abhan dan saudara Muhammad Afifudin ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik, kami merasa dizalimi oleh Bawaslu, kami berupaya mencari keadilan di sini," katanya di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).

Menurut Tsamara, kedua komisioner Bawaslu tersebut memiliki tiga dosa besar sehingga patut dilaporkan ke DKPP. Pertama, keduanya dinilai telah melampaui batas kewenangan sebagai komisioner.

Kemudian, kedua, hukuman dijatuhkan kedua komisioner Bawaslu itu kepada PSI adalah penafsiran pribadi. Dan terakhir, ada inkonsistensi dilakukan terhadap penerjemahan citra diri dari Bawaslu.

"Ini bukan hanya tentang PSI, ini sudah mengenai kualitas demokrasi, Bawaslu adalah wasit dalam pertandingan pemilu 2019," tegas mahasiswi lulusan Universitas Paramadina ini.

Karenanya, Tsamara mengungkapkan, laporan ini agar membuka tabir kecurigaan dalam demokrasi yang berkualitas. Ke depan, dia berharap, Bawaslu sebagai lembaga netral dapat menjaga rasa adil bagi setiap peserta Pemilu 2019.

"Jadi ketika kita melihat Bawaslu tidak netral dan tidak adil maka kami jadi mempertanyakan komitmennya terhadap pemilu 2019, itu agar tidak ada saling curiga lagi dan demi keadilan dan demi demokrasi yang berkualitas," tutupnya.

Diketahui, PSI terindikasi kuat mencuri start kampanye Pemilu 2019. Hal itu tampak pada nomor urut Parpol dan logo Partai yang didefinisikan Bawaslu sebagai citra diri dalam iklan yang ditayangkan 23 April 2018 di Koran Jawa Pos. Hal tersebut, diduga menyalahi pasal 276 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Melalui investigasi, Bawaslu akhirnya menggiring hal tersebut ke ranah pidana. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dan wakilnya Chandra Wiguna dilaporkan sebagai pelaku tindak pidana pemilu karena diduga sebagai otak yang mengatur kampanye prematur tersebut.

Reporter: M. Radityo

Sumber: Liputan6.com

(mdk/fik)