Presidential threshold 20 persen, Demokrat yakin Pilpres mirip Pilkada 2018

Presidential threshold 20 persen, Demokrat yakin Pilpres mirip Pilkada 2018. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, hasil di Pilkada serentak 2018 akan mempengaruhi perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) di 2019.

2018-01-11 15:09:51

Pilpres 2019

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, hasil di Pilkada serentak 2018 akan mempengaruhi perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) di 2019.

Hal itu ia katakan Roy menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) aturan pasal 222 dalam Undang-Undang (UU) Pemilu tentang ambang batas pemilihan Presiden (Presidential Threshold) sebesar 20 persen kursi dari suara nasional.

"Bahwa Presidential Threshold tetap 20 persen, apa yang terjadi pada pilkada di 171 daerah itu kira-kira akan mirip sama dengan yang terjadi dua tahun lagi di 2019," kata Roy di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).

Menurutnya, pengaruh Pilkada serentak 2018 berperan besar mempengaruhi suara di Pileg dan Pilpres 2019. Sebab, mayoritas pemilih Indonesia ada di Pulau Jawa.

"Memang ini menarik, kalau dikatakan apakah Jawa ini menjadi menarik, tetap ada pengaruhnya. Pengaruhnya menurut saya besar," ujarnya.

Usai adanya putusan MK, anggota Komisi I DPR ini memprediksi akan ada empat calon di Pilpres. Meskipun ia tidak yakin akan ada empat calon di Pilpres 2019.

"Dengan ada putusan MK itu calon maksimal ada empat saya enggak yakin ada empat," tandasnya.

Diketahui, MK menolak uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya yang mengatur soal ambang Presidential Threshold. Presidential Threshold yang ditetapkan sebesar 20 kursi DPR sampai 25 persen suara sah nasional yang diatur dalam Pasal 222 ini salah satunya digugat Partai Idaman pimpinan Rhoma Irama.

Partai Idaman dalam gugatannya menilai Pasal 222 merupakan keputusan yang kurang demokratis dan bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

(mdk/rnd)