Prabowo bikin pecah partai kabah

Akibat konflik internal PPP ini, Partai Gerindra harus mencari jalan lain agar tetap bisa mencapreskan Prabowo.

2014-04-20 08:22:52

Kisruh PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gonjang ganjing. Saling pecat terjadi antara dua kubu, yakni kubu ketua umum Suryadharma Ali (SDA) yang mendukung Prabowo Subianto sebagai capres, serta kubu Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi yang tidak sepakat dengan langkah SDA.

Puncaknya, Minggu dini hari tadi (20/4), Sekjen PPP Romahurmuziy yang sebelumnya diberhentikan oleh SDA membacakan putusan hasil Rapimnas dadakan di kantor DPP PPP, yang isinya memberhentikan SDA sebagai ketua umum PPP dan mengangkat Emron Pangkapi sebagai Plt ketua umum PPP.

"Rapimnas PPP menetapkan saudara Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP untuk mengisi lowongan jabatan ketua umum DPP PPP," kata Sekjen PPP Romahurmuziy saat membacakan salah satu hasil keputusan Rapimnas, Minggu (20/4) dini hari.

Romi mengutip pasal 12 ayat 1 AD/ART PPP. Rapimnas juga memutuskan muktamar dipercepat. Selain itu, Rapimnas kali ini juga memerintahkan Plt ketua umum untuk menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada Rabu 23 April mendatang.

"Melalui Mukernas, Rapimnas mengamanatkan untuk menetapkan jadwal waktu dan tempat muktamar yang dipercepat," kata Romi.

Terkait pemberhentian sementara Suryadharma Ali sebagai ketua umum hingga muktamar digelar, Romi menjelaskan, pihaknya sudah menggelar upaya yang sungguh-sungguh untuk berkomunikasi. Namun hingga rapimnas dimulai, SDA tidak bersedia hadir.

Romi menambahkan, keputusan Rapimnas PPP yang menetapkan Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas membuat Suryadharma Ali tidak memiliki otoritasnya lagi sebagai ketua umum. Sanksi pemberhentian sementara diberikan karena SDA dinilai telah melanggar AD/ART partai terkait keputusan koalisi dengan Gerindra yang telah dilakukan.

"Seharusnya ada komunikasi politik berdasarkan ketentuan partai. Karena itu bisa kita koreksi, bagaimana mendukung yang benar," kata Romi.

Selama ini, para pengurus harian tidak mempermasalahkan jika PPP hendak berkoalisi dengan partai manapun. Namun, sekali lagi, ada mekanisme partai yang harus dijalani. "Kami tidak mempermasalahkan untuk mendukung Gerindra, capres Prabowo Subianto. Tapi caranya ini yang salah," katanya.

Oleh karena itu, Romi menegaskan, deklarasi yang dilakukan SDA berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo di pilpres 2014 tidak memiliki legalitas dari partai. "Yah tentu tidak memiliki legalitas. Rapimnas telah menyatakan kewenangan komunikasi politik (SDA) tidak ada landasan hukum lagi," ujarnya.

Selain itu, ketika ditanya apakah SDA diperbolehkan datang ke kantor DPP PPP, Romi menjawab sambil tersenyum. "Yah boleh kalau cuma duduk saja."

Apa pendapat kubu SDA dengan Rapimnas yang berlangsung di kantor DPP PPP semalam? Menurut Epyardi Azda, salah satu ketua DPP PPP menyatakan Rapimnas yang digelar di kantor DPP PPP adalah kumpulan barisan patah hati. Ketidakabsahan Rapimnas salah satunya karena undangan ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP PPP, Romahurmuziy yang telah dirotasi menjadi salah satu ketua DPP PPP.

"Tidak ada Rapimnas hanya pertemuan orang-orang yang dipecat partai. Di sana sekedar kongko-kongko (kumpul-kumpul)," terang dia di rumah dinas Suryadharma Ali (SDA) kompleks perumahan menteri Widya Chandra 3, Sabtu (19/4) malam.

Dia menilai PPP tidak mengalami masalah apa pun. Sampai saat ini pemegang kekuasaan tertinggi tetap pada SDA sebagai ketua umum (ketum).

"Memang sifatnya di partai kolektif kolegial. Nakhodanya hanya satu Bapak Suryadharma Ali," tegas dia.

Akibat konflik internal PPP ini, Partai Gerindra sepertinya harus mencari jalan lain agar tetap bisa mencapreskan Prabowo sebagai calon presiden. Namun yang pasti, dukungan terhadap Prabowo oleh Suryadharma Ali ini malah bikin partai kabah pecah.

(mdk/war)