PKS klaim tak pernah minta mahar politik ke calon kepala daerah
Menurut Sekretaris Bidang Polhukam, Suhudalynudin, PKS biasanya akan menggerakkan mesin partai jika ada calon potensial tidak memiliki biaya untuk proses pemenangan Pilkada.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim tidak pernah meminta mahar politik kepada seseorang sebagai syarat mendapatkan dukungan di Pilkada. Sekretaris Bidang Polhukam PKS Suhudalynudin mengatakan partainya tidak pernah menanyakan kesiapan uang kepada calon kepala daerah yang ingin maju di Pilkada.
"Ada batasan biaya yang digubakan. Kekurangan dari mana? Dari mesin politik, dari kader partai. Karena pengalaman di PKS kita mencalonkan kandidat itu tidak pernah berpikir apakah dia punya duit atau tidak," kata Suhudalynudin di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1).
PKS, kata dia, biasanya akan menggerakkan mesin partai jika ada calon potensial tidak memiliki biaya untuk proses pemenangan Pilkada.
"Kita sangat mengandalkan mesin politik untuk bisa menutup apa yang menjadi kebutuhan biaya kampanye. Pengalaman selama ini efektif dan bisa sangat mungkin apalagi didukung sistem," ujarnya.
Suhudalynudin menegaskan PKS juga tidak pernah membuat transaksi politik dengan calon kepala daerah, termasuk jabatan di pemerintahan jika menang di Pilkada.
"Tapi apakah dalam batas wajar dan tak ada transaksi di dalamnya saya pikir masih dimungkinkan. Buat kami tak ada istilah transaksi politik itu," tandasnya.
Baca juga:
Presidium Alumni 212 ancam cabut dukungan dari Gerindra, PKS dan PAN
Mengukur soliditas koalisi Prabowo hadapi 2019
PKS sebut verifikasi faktual parpol lama hanya buang anggaran
Soal Pilpres 2019, PKS berikan jatah capres pada Gerindra
Ambang batas Capres 20%, PKS pastikan koalisi dengan Gerindra dan PAN
Kecewa, Al-Khaththath ungkap pesan Rizieq ke Prabowo copy paste kemenangan di DKI
Kecewa Prabowo, Al Khaththath ungkap peran aksi 212 di kemenangan Anies