PKS ingin aturan menteri gabung timses capres diperketat

Anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Alhabsyi menilai harus ada regulasi yang lebih ketat untuk mengatur keterlibatan menteri dalam tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menyikapi masuknya sejumlah nama menteri kabinet kerja dalam tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

2018-08-21 12:16:45

Pilpres 2019

"Jadi memang permasalahan kayak gini perlu kita pertegas nanti. UU politik, UU Pemilu harus lebih strict (ketat) lagi nanti khususnya di wilayah petahana," kata Abu Bakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8).

Masuknya beberapa menteri Kabinet Kerja dianggap bakal menguntungkan Jokowi-Ma'ruf dalam rangka pemenangan di Pilpres 2019. Untuk itu, dia berharap ada perubahan-perubahan dalam UU Pemilu untuk mempertegas posisi menteri yang terlibat dalam tim kampanye.

"Nampaknya sih (banyak menguntungkan petahana)," ujarnya.

Meski begitu, Aboe Bakar tidak mendesak menteri-menteri tersebut mundur dari jabatannya atas dasar etika politik serta kekhawatiran memakai fasilitas negara untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Pihaknya menyerahkan penilaian kepada masyarakat.

"Nanti rakyat yang akan menilai, mana yang lebih banyak menggunakan fasilitas negara dan mana yang tidak. Nanti rakyat yang akan menilai. Dia akan tahu mana yang benar-benar sudah starting dengan start gaya motornya atau lainnya itu sudah mulai terasa," ujarnya.

Diketahui, beberapa nama menteri dan pembantu presiden masuk dalam TKN Jokowi-Ma'ruf. Mereka adalah Wapres Jusuf Kalla, Seskab Pramono Anung dan Menko PMK Puan Maharani, termasuk Menkeu Sri Mulyani. Namun Sri Mulyani menyatakan batal bergabung karena akan fokus mengurus APBN.

(mdk/bal)