PKS dukung semua pihak yang uji materi UU Ormas

PKS dukung semua pihak yang uji materi UU Ormas. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung semua pihak yang berencana melakukan uji materi UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya beranggapan banyak pasal karet yang terdapat dalam UU Ormas.

2017-10-27 15:28:58

UU Ormas

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung semua pihak yang berencana melakukan uji materi UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya beranggapan banyak pasal karet yang terdapat dalam UU Ormas.

"Karena kami masih juga berpendapat bahwa Perppu ini terlalu banyak pasal karetnya yang bertentangan dengan prinsip yang ada dalam Pancasila undang-undang dasar maupun juga prinsip negara hukum dan prinsip hak asasi manusia," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10).

Salah satu pasal yakni soal sanksi pidana bagi anggota dan simpatisan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara. "Jadi karenanya masak dalam Perppu disebutkan juga akan terkena juga terkena pidana juga pengurus dan anggota ormas baik langsung atau tidak langsung yang terlibat dalam penyebaran ideologi yang disebut anti Pancasila," tegasnya.

UU Ormas hasil pengesahan Perppu Ormas bakal segera direvisi. Hal itu karena pemerintah berjanji akan segera merevisi UU Ormas apabila Perppu Ormas diterima.

Hidayat menyoroti makna revisi UU Ormas tersebut. Dia menyebut revisi UU merupakan kinerja DPR sehari-hari. Dia heran pemerintah mengambil keputusan menerbitkan Perppu Ormas ketimbang merevisi pasal-pasal yang diperlukan dalam UU Ormas lama.

"Kenapa enggak direvisi saja UU 17 tahun 2013, mengapa dulu bulan Mei saat Pak Wiranto mengumumkan pembubaran HTI waktu itu kan mau melalui jalur hukum. Kenapa enggak saat itu dilakukan pengusulan revisi UU 17 tahun 20013," tegasnya.

Meski demikian, PKS menyatakan akan ikut mengawasi proses revisi agar menghadirkan aturan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi dan negara hak asasi manusia.

"Kami akan ikut mengawasi dan pada saatnya kami akan ikut bicara tentang apakah yang memang dirubah itu memang yang seharusnya diubah atau malah semakin seram itu Perppu nanti kita lihat," tukasnya.

(mdk/eko)