PKB Dorong Revisi Terbatas UU Pemilu Terkait Presidential Threshold

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong penurunan ambang batas pencalonan presiden menjadi 5-10 persen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong penurunan ambang batas pencalonan presiden menjadi 5-10 persen. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menuturkan, PKB mendorong partai lain sama-sama menyuarakan revisi terbatas UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden.

"Jika presidential threshold diturunkan, hal itu memungkinkan tercegahnya politik identitas dan munculnya calon-calon yang diturunkan. Tapi, (revisi UU Pemilu) terbatas pada presidential threshold, jangan juga kepada parliamentary threshold," ujar Jazilul dikutip dari siaran pers, Kamis (16/12).

Selain ambang batas presiden diturunkan demi mencegah politik identitas dan polarisasi seperti Pemilu 2019, juga membuka pilihan calon pemimpin semakin beragam dan lebih kompetitif.

Jazilul memandang, jika koalisi partai politik solid mendukung revisi terbatas UU Pemilu, sangat mungkin dilakukan. Apalagi pada tahun 2022 iklim politik mulai menghangat. Nama bakal calon presiden juga diprediksi akan bermunculan.

"Kalau istilah di NU itu, 2022 hilal sudah mulai tampak sekian derajat. Calon presiden itu sudah mulai kelihatan, tetapi belum bisa berbuka, baru kelihatan. Ini masih ikhtilaf (beda pendapat) ini hilal beneran atau bukan? Tetapi kalau terjadi revisi (UU Pemilu), PT diturunkan itu akan lebih tampak," jelas Wakil Ketua MPR RI ini.

Ditambah saat ini banyak nama capres dideklarasikan tetapi tidak punya kendaraan partai politik. Sedangkan, kata Jazilul, untuk menjadi calon presiden butuh tiket partai politik dengan minimal ambang batas 20 persen.

"Saya pikir tahun 2022 kalau betul agendanya pemilu itu Februari tahun 2024, maka Februari tahun 2023 itu sudah pendaftaran maka tahun 2022 kita bisa disebut sebagai tahun politik," katanya.

Pada tahun politik 2022 mendatang, kesolidan koalisi yang ada di parlemen perlu ditingkatkan dan dikelola lebih baik lagi. Sebab jika tidak maka berpotensi terjadi tarik menarik kepentingan politik masing-masing parpol dan mengganggu kedolidan koalisi parpol di parlemen.

"Saya berharap betul, tahun politik 2022 ini betul-betul ditandai dengan kompetisi yang tidak merugikan rakyat. Saya berharap partai-partai juga mengedepankan kepentingan bersama karena kita mau bangkit pasca Covid-19. Kalau ternyata nanti di tahun 2022 itu ditandai dengan egoisme masing-masing partai, itu bahaya, merusak pada 2023 dan 2024. Apalagi kalau terjadi politik identitas, saling fitnah, saling jegal," tegas Jazilul.