Pimpinan MPR Sambangi DPP PKS, Bahas Amandemen Terbatas UUD 1945

Pimpinan MPR RI siang ini mendatangi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang No. 82, Jakarta, Selasa (26/11). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet beserta rombongan disambut Ketua Umum PKS Sohibul Iman dan beberapa petinggi partai.

2019-11-26 14:16:19

Amandemen UUD 1945

Pimpinan MPR RI siang ini mendatangi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang No. 82, Jakarta, Selasa (26/11). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet beserta rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 12.53 WIB. Mereka diterima dengan hangat oleh Ketua Umum PKS Sohibul Iman dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Saat tiba, mereka sempat berfoto di depan media dengan bersalaman dan kemudian memasuki sebuah ruangan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Kedatangan rombongan MPR RI itu guna memaparkan rencana amandemen terbatas UUD 1945 menyangkut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sampai saat ini pertemuan tertutup antara lembaga tinggi negara dengan partai politik itu masih berlangsung secara tertutup.

Sebelumnya, Ketua MPRRI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan, pihaknya akan mengunjungi parpol yang menolak amandemen konstitusi untuk memasukkan pasal terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Tiga partai tersebut adalah Golkar, Demokrat dan PKS. "Safari politik MPR dalam rangka menyelesaikan PR (pekerjaan rumah) MPR sebelumnya. Di mana rekomendasinya itu adalah perlunya amandemen terbatas dan GBHN," kata Bamsoet di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Bamsoet, tiga partai tersebut tidak sreg amandemen UUD 1945 hanya menambahkan pasal terkait GBHN saja. Menurut ketiga partai itu, pengembalian GBHN bisa dilakukan dengan membuat undang-undang saja. "Sehingga kami penting untuk bersafari lagi. Menggali apa yang kira-kira bisa kami tuntaskan dari PR (MPR) periode sebelumnya," ungkap dia.

Kata Bamsoet, safari ini tersebut demi membuka ruang publik untuk memberikan masukan terkait GBHN. Ia menegaskan bahwa safari itu bukan dalam rangka meyakinkan ketiga parpol itu untuk menghendaki amandemen. Melainkan meminta pendapat ketiganya terkait isu amandemen itu.

(mdk/bal)