Petinggi Demokrat Ingatkan Sekjen PDIP: Tidak Etis Membandingkan SBY dan Jokowi

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengingatkan semua pihak, tidak etis membanding-bandingkan kinerja presiden. Sebab masing-masing presiden punya kelebihan dan kelemahan.

2021-10-24 15:05:00

Partai Demokrat

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengingatkan semua pihak, tidak etis membanding-bandingkan kinerja presiden. Sebab masing-masing presiden punya kelebihan dan kelemahan.

Pernyataan itu menanggapi yang dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang membandingkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sebenarnya membanding-bandingkan presiden satu dengan presiden lainnya itu tidak etis. Karena bagaimanapun juga setiap presiden itu memiliki gaya kepemimpinan yg berbeda dan masing-masing presiden memiliki keunggulan dan kelemahan," ujar Syarief kepada wartawan, Minggu (24/10).

"Partai Demokrat sangat menghargai semua presiden dan mantan-mantan presiden Indonesia," ucapnya.

Wakil Ketua MPR RI ini menuturkan, setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan masing-masing. Presiden Jokowi tidak mengikuti gaya presiden sebelumnya.

"Karena setiap presiden memiliki gaya masing-masing. Tidak bisa gayanya SBY, diminta supaya dilakukan oleh Jokowi atau gayanya Ibu Mega harus diikuti oleh SBY, tidak bisa," kata Syarief.

"Ibu Mega ya Ibu Mega, SBY ya SBY, Jokowi ya Jokowi," tegasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan memberikan beasiswa bagi akademisi yang mau membandingkan antara kinerja Pemerintahan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia tak ingin hanya ada saling klaim sehingga menjadi rumor politik.

"Saya pribadi menawarkan beasiswa. bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dengan Presiden SBY," katanya di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10).

Sehingga tidak menjadi rumor politik, tidak jadi isu politik, tapi berdasarkan kajian akademis yang bisa dipertanggung jawabkan aspek objektivitasnya," sambungnya.

Dia menyebut, dilakukan kajian akademis menggunakan aspek kuantitatif maka pembangunan infrastruktur di era Jokowi jauh lebih banyak. Dia mencontohkan tol, bandara, dan pelabuhan.

"Bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itukan bisa dilakukan penelitian yang objektif," tuturnya.

(mdk/noe)