Merdeka.com - Partai Demokrat menanggapi PDIP soal Presiden terdahulu yang kerjanya hanya rapat tapi tidak pernah mengambil keputusan. Demokrat menilai, ucapan itu salah sasaran jika ditujukan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pernyataan Hasto tentang cara pengambilan keputusan presiden terdahulu sebelum Jokowi yang katanya kebanyakan rapat tapi tidak mengambil keputusan tentunya salah sasaran jika ditujukan ke Presiden RI ke-6 Pak SBY. Entahlah jika itu dimaksudkan kepada presiden terdahulu sebelum Pak SBY," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani lewat pesan tertulis, Jumat (22/10).

Kamhar lalu merujuk pada testimoni Jusuf Kalla yang pernah menjadi Wakil Presiden SBY dan Wapres Presiden Jokowi. Di mana zaman SBY lebih ringkas, terarah, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan.

"Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam seminggu rapatnya bisa empat sampai lima kali. Wajar saja jika kepemimpinan Pak SBY lebih efektif dan lebih cepat dalam pengambilan keputusan, rekam jejak Pak SBY sangat memadai dan mendukung untuk itu," ucapnya.

Menurutnya, sejak remaja SBY sudah terbiasa dan terlatih menjadi pemimpin, termasuk saat menjadi Taruna di Akmil Magelang. Saat bertugas di Militer pun SBY memiliki pengalaman kepemimpinan yang komplit, mulai dari operasi militer, memimpin teritorial sebagai Danrem, Pangdam, bahkan berpengalaman memimpin tentara-tentara dari berbagai negara pada misi perdamaian PBB di Bosnia-Herzegovina.

Tak hanya itu, SBY juga memiliki latar belakang pendidikan yang paripurna yaitu Master of Art dari Management Webster University AS dan Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari IPB.

"Jadi dalam hal kepemimpinan, kemampuan pengambilan keputusan, kecepatan dan kualitas keputusan, Pak SBY di atas rata-rata dan ini telah dibuktikan dengan 10 tahun kepemimpinannya telah menghantarkan Indonesia pada banyak capaian dan kemajuan," tuturnya.

"Jadi sekali lagi, kalau yang dimaksudkan Hasto adalah Pak SBY, bukan hanya salah alamat. Mungkin Hasto sebelum pemerintahan Pak Jokowi hanya hidup di alam mimpi, tak mengenal realita," pungkas Kamhar.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki perbedaan dengan pemimpin lain. Jokowi sosok yang turun ke bawah dan mengambil keputusan saat rapat-rapat terbatas. Berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang ia sebut hanya sering melakukan rapat tetapi tidak mengambil keputusan.

"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (21/10).

Karena gaya kepemimpinan Jokowi tersebut berbagai apresiasi dari dunia diberikan kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu dalam mengatasi Covid-19. Hal itu merupakan hal yang positif dan membanggakan.

"Berbagai apresiasi sudah diberikan kepada Presiden Jokowi dan kita sebagai partai pengusung pun ikut bangga bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi yang turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari Covid-19 dan kemudian mencari solusi menyeluruh dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan yang menyeimbangkan antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin," kata Hasto.

Hasto menuturkan, Jokowi setiap mengadakan rapat mengambil keputusan yang dijabarkan dalam perspektif koordinasi antara pusat dan daerah. Seperti ketika Jokowi bersama para menterinya, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, sebagai satu kesatuan tim kesatuan tim negosiator sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan vaksin. "Dan kemudian tidak hanya itu, bahkan di dalam kerja sama didorong kemampuan nasional untuk mampu memproduksi vaksin," imbuh Hasto.

Percepatan melakukan gerakan vaksinasi juga dilakukan seluruh elemen bangsa. Hampir seluruh kementerian, TNI-Polri, bahkan BIN mengambil terobosan seperti vaksin door to door untuk mencapai target. Hal itu juga didukung keterlibatan partai politik termasuk PDIP sebagai pengusung utama pemerintah.

Kata Hasto, hal itu tidak akan tercapai jika Jokowi tidak memberikan suatu arahan, membentuk tim negosiasi untuk mendatangkan vaksin.

"Meskipun banyak kritik, tetapi Pak Jokowi tetap menampilkan seorang pemimpin yang tahan uji terhadap kritik dan terus berjuang melakukan tugas-tugasnya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan. Tetap bergerak karena apa pun di tengah pandemi ini Pak Jokowi menerapkan suatu prinsip bagaimana keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara merupakan hukum tertinggi yang harus dijawab setiap pemimpin," jelas Hasto.

Ditambahkannya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi satu napas dengan kebijakan Megawati Soekarnoputri. Ini merupakan satu perpaduan yang sangat sempurna.

"Selama pandemi, Ibu Megawati memberikan suatu arahan kalau kita bandingkan instruksi-instruksi yang diberikan partai politik di dalam mengatasi pandemi, maka Ibu Megawati lah yang paling detail. Ibu Megawati lah yang paling visioner karena pengalaman beliau yang sangat luas dalam menghadapi berbagai krisis," ucapnya.

"Di tingkat nasional Pak Jokowi memberikan direction untuk menggerakkan seluruh elemen negara, menggerakkan seluruh elemen pemerintahan untuk membantu, termasuk kebijakan relokasi anggaran. Sementara Ibu Megawati menggerakkan seluruh elemen kepartaian. Tiga pilar partai bergerak untuk mengambil langkah terobosan terkait kebijakan anggaran, kemudian langkah terobosan menanam tanaman yang bisa dimakan, mengembangkan desa-desa sebagai pusat pariwisata, desa sebagai pusat pergerakan. Ini merupakan suatu perpaduan yang sangat sempurna," jelas Hasto.