Perludem yakin judicial review UU Pemilu masuk skala prioritas MK
Menurutnya undang-undang pemilu sebagai constitutional important sudah seharusnya menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi menempatkan gugatan uji materi undang-undang tersebut sebagai skala prioritas.
Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil optimis gugatan rancangan undang-undang (RUU) pemilu menjadi prioritas di Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya undang-undang pemilu sebagai constitutional important sudah seharusnya menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi menempatkan gugatan uji materi undang-undang tersebut sebagai skala prioritas.
"Kami yakin bisa karena dulu MK pernah memutus perkara dalam satu hari saja. Undang-undang pemilu ini kan punya constitutional important, sedangkan permasalahan hukum yang sedang dipermasalahkan saat ini sangat beralasan kalau ini menjadi prioritas bagi Mahkamah Konstitusi," kata Fadli, Sabtu (22/7).
Dia menambahkan, persiapan jelang pilkada 2018 sudah di depan mata. Oleh karena itu dia berharap gugatan bisa didaftar ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Oktober tahun ini.
"Tahapan Pemilu sudah harus dimulai Oktober paling lambat harus sudah di mulai pendaftaran dan ini seharusnya menjadi prioritas bagi MK," tukasnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi pantau pengesahan UU Pemilu sampai tengah malam
Jokowi: Sehari sebelum paripurna, PAN sampaikan dukung pemerintah
Ini alasan PKB berubah sikap dari opsi D menjadi A di RUU Pemilu
PDIP sudah tak anggap PAN bagian dari koalisi pendukung pemerintah
PKB anggap tak masalah PAN beda sikap soal UU Pemilu
Mempermasalahkan UU Pemilu yang diketok tersangka korupsi