LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Pengamat Nilai Waktu Terlalu Panjang, Hilangkan Kreativitas Pasangan Saat Kampanye

Waktu kampanye lebih kurang delapan bulan pada akhirnya membuat banyak isu bernilai sensitif dan tidak substansi malah mencuat. Terbaru isu keterlibatan konsultan asing pada dua pasangan hingga propaganda negara asing.

2019-02-09 16:26:00
Pilpres 2019
Advertisement

Masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 sudah dimulai sejak September 2018 dan akan berakhir bulan April mendatang. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai lamanya masa kampanye membuat pasangan kandidat Pilpres kehabisan kreativitas mengisi waktu sosialisasi dengan pemilihnya.

"Kampanye ini terlalu panjang sehingga kehabisan banyak akal bagaimana harus mengisi ini (masa kampanye). Kalau dimaksudkan untuk mencari sosok capres. Calonnya sudah ada di 2014," kata Arbi Sanit, dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Karet, Jakarta Selatan, Sabtu (9/10).

Waktu kampanye lebih kurang delapan bulan pada akhirnya membuat banyak isu bernilai sensitif dan tidak substansi malah mencuat. Terbaru isu keterlibatan konsultan asing pada dua pasangan hingga propaganda negara asing.

Advertisement

Bagi Arbi Sanit, propaganda hal yang lumrah, tergantung dari tujuannya.

"Propaganda itu sebenarnya dia netral. Penggunaannya itu yang saya kira menjadi negatif," jelas dia.

Jelang hari pencoblosan pada 17 April, propaganda ala Rusia ramai diperbincangkan setelah calon Presiden petahana, Joko Widodo, menyinggungnya. Capres nomor urut 01 itu menyindir pasangan capres-cawapres nomor urut 02 menggunakan konsultan asing dan menerapkan propaganda ala Rusia sebagai metode kampanyenya.

Advertisement

Cara dari gaya kampanye itu menurut pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf adalah menebar ketakutan dan pesimisme atau disebut juga firehouse of falsehood.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah adanya tudingan itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengingatkan agar Jokowi tidak menebar berita bohong.

"Kita enggak ada pakai Rusia apa, kita ini berdemokrasi dengan terbuka, demokrasi yang normal tidak pakai malah. Kami ini enggak mendapatkan fasilitas macam-macam, enggak ada tuh misalnya akses kepada pengusaha konglomerat," kata Fadli.

Baca juga:
Banyak partai besar yang kalah pada Pilkada 2018
Orang-orang di balik perang #2019GantiPresiden vs #2019TetapJokowi
Tahun politik tak surutkan optimisme cuan pengembang perumahan
Ini cara menggunakan hak suara bagi WNI di luar negeri saat pemilu 2019
KPU gelar uji publik empat peraturan, termasuk teknis cuti presiden
Semringah Yusril usai PBB jadi peserta Pemilu 2019
Mantan CEO OLX daftar caleg PSI

(mdk/lia)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.