Pemerintah akan Umumkan Status KLB Demokrat Deli Serdang, Ini Kata Kubu Moeldoko

Rahmad juga tak mau bicara skenario apabila keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan atau menolak permohonan pendaftaran pengurus KLB Deli Serdang.

2021-03-31 07:31:00

KLB Demokrat

Keputusan keabsahan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang bakal segera terungkap. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan mengumumkan statusnya pada siang ini (31/3).

Juru Bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad enggan berspekulasi terkait keputusan pemerintah tersebut. Kubu Moeldoko bersikap menunggu hasilnya dengan sabar.

"Biarkan Kemenkum HAM bekerja dengan tenang dan nyaman. Jangan didesak-desak. Kita tunggu saja hasilnya dengan sabar," ujar Rahmad kepada wartawan, Rabu (31/3).

Rahmad juga tak mau bicara skenario apabila keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan atau menolak permohonan pendaftaran pengurus KLB Deli Serdang.

"Kita tunggu saja hasilnya dengan sabar," katanya.

Sebelumnya, Demokrat KLB Deli Serdang memberikan permohonan pendaftaran pengurus yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Sementara kubu Demokrat AHY yakin permohonan itu bakal ditolak lantaran KLB tidak memenuhi persyaratan sesuai AD/ART Demokrat.

"Tetapi sekali lagi kami yakinkan bahwa apa yang ditempuh dan kita baca check listnya sesuai dengan mekanisme hukum yang ada dan anggaran dasar partai Demokrat yang ada yang juga sudah disampaikan pak Mahfud bahwa kami tidak melihat sama sekali ada peluang mereka untuk melengkapi, memenuhi semua persyaratan itu secara penuh," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kubu AHY, Hinca Panjaitan di DPR, Senin (29/3).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya bilang akan menjamin mengambil keputusan secara profesional dan mengkaji sesuai hukum permohonan Demokrat KLB Deli Serdang.

"Kita akan pelajari betul-betul secara kalau betul-betul tidak sesuai hukum, tidak sesuai AD/ART kita ambil keputusan itu," kata Yasonna dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (17/3).

(mdk/eko)