Moeldoko Ngaku Tak Pernah Mengemis Jabatan, Andi Arief Ungkap Hal Mengejutkan
Merdeka.com - Kisruh Partai Demokrat terus berlanjut. Kubu AHY dan Moeldoko terus melontarkan pernyataan terkait klaim keabsahan kepengurusannya.
Belum lama ini, Ketua Umum Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Moeldoko kembali melontarkan pernyataan. Dia mengaku tidak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan.
Hal ini diungkapkannya dalam konteks dipilihnya dirinya menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB.
"Saya tidak pernah mengemis untuk mendapat pangkat dan jabatan. Apalagi, menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan," kata Moeldoko dalam akun Instagramnya dr_moeldoko, Selasa (30/3).
Moeldoko mengatakan, keputusan menjadi ketua umum Demokrat hasil KLB Deli Serdang merupakan hak politik sebagai seorang sipil. Bukan kaitannya dengan status mantan Panglima TNI.
"Pilihan saya ini adalah hak politik saya sebagai seorang sipil. Ketika saya bertugas di militer, tugas saya mengawal stabilitas dan juga demokrasi. Ketika bertugas sebagai panglima, tugas besar yang saya lakukan adalah bagaimana menjaga stabilitas dan mengawal jalannya demokrasi yang dinamis. TNI bermain di ruang sempit, tetapi dengan seni kepemimpinan, situasi itu saya hadapi. Dan pada pemilu 2014 semuanya telah berjalan dengan baik," jelasnya.
Pernyataan Moeldoko langsung direspons oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Ketum AHY, Andi Arief. Dia mengungkap hal yang cukup mengejutkan.
Moeldoko Pakai Baju TNI Menghadap SBY Minta Marzuki Alie Dijadikan Sekjen Demokrat
Andi Arief mengungkapkan Moeldoko pernah menghadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 lalu dengan menggunakan seragam TNI lengkap. Menurut Andi, saat itu dia merekomendasikan Marzuki Alie dijadikan sebagai Sekjen Partai Demokrat.
"Pertama, menghadap SBY gunakan baju TNI lengkap 2014 meminta Marzuki Ali jadi sekjen kongres Demokrat," kicau Andi Arief dalam akun Twitternya @Andiarief__, 12 jam lalu dikutip merdeka.com, Rabu (31/3).
Twitter @Andiarief_
Moeldoko Menghadap SBY Minta Posisi Ketum Demokrat
Tak cuma itu, Andi mengungkap Moeldoko kembali menghadap SBY setelah pensiun dari TNI. Kala itu, menurut Andi, Moeldoko datang menghadap untuk meminta posisi ketua umum Partai Demokrat.
"Kedua, setelah pensiun menghadap SBY membawa map meminta posisi ketum Demokrat," tulisnya.
Andi Arief Minta Kader Demokrat Waspada
Selain itu, Andi Arief memperingatkan kepada semua kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY untuk waspada. Sebab, ada indikasi kantor DPP Partai Demokrat akan direbut paksa.
Moeldoko Cium Tangan SBY©2021 Merdeka.com
"Kepada seluruh kader, sesuai dengan permenkumham, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima/lengkap atau tidak adalah hari ini 30 Maret 2021. Namun batas Depkumham umumkan itu tgl 6 April 2021 (bisa lebih cepat) Tetap waspada karena ada indikasi Kantor DPP akan direbut paksa," kata Andi Arief dalam cuitan di twitternya @Andiarief__ , Selasa (30/3/2021).
Reporter Magang: Syifa Caecar Madyaratri
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebagai informasi, Moeldoko pernah ingin merebut Demokrat dari tangan AHY.
Baca SelengkapnyaIni kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY ungkap hubungannya dengan Moeldoko yang pernah berseteru terkait Partai Demokrat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaSaat pelantikan AHY, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko nampak tak hadir
Baca SelengkapnyaKandidat bakal bupati dan wakil bupati incumbent Kabupaten Mojokerto ternyata berebut rekom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca SelengkapnyaMoeldoko bagi Partai Demokrat tak termaafkan dan tak terlupakan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya