Pembahasan RAPBN 2016 di DPR bakal panas, tarik ulur KMP dan KIH

KMP ingin pembahasan diulur sampai 30 Oktober. Namun pemerintah ingin RAPBN 2016 sudah diketok sebelum Jokowi ke AS.

2015-10-21 17:31:19

APBN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan kunjungan kerja ke Amerika pada 23 Oktober 2015 nanti. Rencana kunker Jokowi ini rupanya berdampak pada pengesahan RAPBN tahun 2016.

Koalisi Merah Putih (KMP) ditambah dengan Partai Demokrat ingin pengesahan tidak berjalan buru-buru. Melainkan sesuai dengan batas pengesahan yakni 30 Oktober. Namun PDIP Cs ingin RAPBN ini disahkan sebelum Presiden Jokowi pergi ke luar negeri atau pada 22 Oktober besok.

"Kemarin dikasih waktu dua tiga hari rasanya juga tidak mungkin. Memang target kalau bisa tanggal 22. Mungkin mau ngejar sebelum Pak presiden berangkat ke Amerika. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Secara hukum ada waktu sampai tanggal 29-30 untuk finalisasi APBN," ujar Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mohammad Hekal saat dikonfirmasi perihal isu tarik ulur pengesahan RAPBN 2016, Rabu (21/10).

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan RAPBN 2016 dapat disetujui sebelum keberangkatan Presiden Jokowi ke Amerika. Dengan adanya penundaan ini kemungkinan alotnya pengesahan anggaran akan terjadi.

Sinyal tarik ulur pembahasan RAPBN 2016 semakin kuat ketika Fraksi PDIP meminta agar seluruh anggotanya tetap berada di DKI. PDIP kemungkinan khawatir jika RAPBN 2016 harus disahkan melalui mekanisme voting. Kabarnya, Presiden Barack Obama ingin jika bertemu dengan Jokowi jika pembahasan APBN 2016 sudah selesai diketok di parlemen.

Penolakan keras susunan RAPBN 2016 ini juga datang dari partai Koalisi Merah Putih (KMP) dan Partai Demokrat. Mereka bahkan sampai melakukan rapat internal di Hotel Dharmawangsa terkait sikap di RAPBN 2016 itu.

"Tanggal 29 yang pasti lebih efektif dari pada tanggal 22," kata Hekal.

Menurut sejumlah sumber, memang KMP dan Partai Demokrat tidak setuju dengan postur RAPBN tahun 2016 yang dirancang Jokowi. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan sudah menyatakan bahwa rancangan APBN 2016 yang dibuat pemerintahan Jokowi terlalu tinggi khususnya soal penerimaan pajak.

"Tapi masih ada kesempatan dan harapan di RAPBN-P tahun 2016," kata sumber itu.

(mdk/rnd)