Peduli asap, Setya klaim sumbang Rp 10 juta potong dari tunjangan
Usulan Setya menuai protes karena aksi pimpinan DPR peduli asap bermuatan politis.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto meminta anggota dewan dalam sidang paripurna untuk peduli kepada korban asap di Sumatera dan Kalimantan. Dia mengaku bahwa para pimpinan DPR telah memberikan sumbangan masing-masing sebesar Rp 10 juta. Itu berasal dari potongan tunjangan kehormatan.
"Masing-masing pimpinan telah memberikan sumbangan Rp 10 juta dari potongan tunjangan kehormatan. Kita minta anggota DPR bisa memberikan sumbangan dari tunjangannya juga. Dapat juga memberikan dukungan moral," kata Setya Novanto dalam pembukaan sidang paripurna di Jakarta, Jumat, (30/10).
Politisi partai Golkar ini mengharapkan para anggota dewan memberikan sumbangan kepada korban asap di dua wilayah tersebut. Sebab, pihaknya merasa masalah asap kini sudah masif dan merugikan banyak biaya.
"Maka saya minta anggota DPR memberikan sumbangan melalui kotak sumbangan atau transfer. Atas nama biro keuangan Sekjen DPR atas Bank Mandiri 122.00.070.6505," ujarnya.
Selain itu, Setya juga mengajak hadirin paripurna melaksanakan solat istisqo bersama memohon penyelesaian soal asap tersebut.
"Asap telah memberikan dampak secara langsung, kita juga meminta anggota DPR untuk melakukan solat istisqo berbarengan dengan solat jumat nanti," katanya.
Namun, permintaan Setya menuai protes dari salah satu anggota DPR yang mengatakan aksi pimpinan DPR peduli asap bermuatan politis. "Ini bukan soal memberikan sumbangan dari tunjangan kita, tapi apakah pimpinan di DPR pernah bergerak langsung ke lapangan menyelesaikan soal asap. Janganlah persoalan di politisir untuk kepentingan politik tertentu," pungkas salah seorang peserta sidang.
Baca juga:
Di depan pelajar, Ketua DPR kenang masa lalu jadi sopir & pembantu
Ketua DPR sebut RAPBN 2016 tak disahkan Oktober bisa berdampak buruk
DPR gelar Salat Istisqa minta hujan di wilayah kabut asap
Diguyur hujan 3 hari, kualitas udara di Sumatera-Kalimantan membaik
BNPB prediksi kebakaran hutan dan lahan ganggu pelaksanaan pilkada