Merdeka.com - Kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sangat berkaitan dengan adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kepala Humas dan Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, daerah yang rawan kebakaran terjadi di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada.

"Pilkada serentak nantinya berkorelasi positif dengan jumlah lahan yang terbakar karena pengawasan di wilayah ini jadi lemah. Selain itu ada dua provinsi yang gubernurnya PLT (pelaksana tugas), mau menaikkan wilayahnya siaga darurat jadi ragu-ragu," ujar Sutopo di Gedung BNPB lantai 11, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (30/10).

Sutopo mengatakan, kebakaran hutan kali ini banyak terjadi di daerah perbatasan yang infrastrukturnya terbatas. Belum lagi adanya konflik politik lokal dan kepemilikan lahan yang belum jelas.

Lebih dari sebaran titik, kata dia, hotspot 30 persen di antaranya berada di kawasan hutan non konsesi, 20 persen di hutan tanaman industri, 20 persen di perkebunan kelapa sawit, 20 persen area penggunaan lain, dan 5 persen lahan lain-lain.

Menurut Sutopo, untuk memberikan bantuan pada wilayah yang terbakar, pemerintah setempat mesti menetapkan daerahnya menjadi siaga darurat. "Kalau tidak tentu saja BNPB tidak bisa memberikan bantuan, karena mekanismenya memang seperti itu," tuturnya.

"Hal inilah yang membuat bantuan pesawat maupun helikopter untuk melakukan water bombing menjadi terkesan lamban. Pasalnya, untuk menyewa pesawat maupun helikopter dari negara lain Indonesia perlu memesan tiga bulan sebelumnya," tambahnya.

Dalam hal ini, Sutopo menyayangkan lambatnya langkah atas kebakaran tersebut. Yang mestinya harus dicanangkan jauh-jauh hari. "Sepertinya kok susah sekali menyewa, ya karena kebakaran hutan tidak hanya di Indonesia. Pesawat dan helikopter sudah disewa negara lain makanya kita mesti pesan tiga bulan sebelumnya," pungkasnya.