PDIP bantah terima duit USD 400.000 dari Dirut Pertamina

"Wah harus saya cek, teliti dulu. Saya malah tahu info dari anda," ujar Tjahjo saat dikonfirmasi, Senin (10/2).

2014-02-10 13:11:31

PDIP

PDI Perjuangan ( PDIP ) membantah terlibat dalam skandal SKK Migas di Komisi VII DPR . Partai berlambang banteng ini disebut-sebut terima duit USD 400.000 untuk menyetujui pembentukan SKK Migas yang sebelumnya BP Migas dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengaku tidak tahu menahu ada aliran dana ke Fraksi PDIP dari Dirut Pertamina Karen Agustiawan agar SKK Migas disetujui oleh PDIP . Dia. Berjanji akan mericek informasi ini.

"Wah harus saya cek, teliti dulu. Saya malah tahu info dari anda," ujar Tjahjo saat dikonfirmasi, Senin (10/2).

Namun, dia tegas membantah jika uang USD 400.000 itu digunakan untuk pemenangan Pilgub Sumatera Utara dan Pilgub Jawa Barat. Menurut dia, dalam dua pilgub itu, pihaknya sangat kekurangan uang untuk kampanye.

"Menurut saya tidak benar ya isu tersebut, kedua pilkada kita kedodoran enggak punya dana," tegas dia.

Menurut informasi, setelah dibubarkan oleh MK, DPR lewat Komisi VII berkeras membentuk SKK Migas sebagai pengganti BP Migas. Dalam pembahasannya, hanya PDIP yang menolak menyetujui.

Namun kemudian, menurut sumber yang diperoleh merdeka.com, lobi dilakukan agar PDIP menyetujui pembentukan SKK Migas. Pertemuan dilakukan oleh Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan Effendi Simbolon .

"Setelah 3 kali konsisten menolak, akhirnya PDIP setuju pembentukan SKK Migas," ujar sumber itu beberapa waktu lalu.

Melalui Effendi, uang pelicin tersebut diberikan ke Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani . Akhirnya, PDIP pun sepakat membentuk SKK Migas pengganti BP Migas.

Kabarnya, uang tersebut pula digunakan oleh PDIP sebagai biaya pemenangan Effendi Simbolon sebagai cagub Sumatera Utara dan Rieke Diah Pitaloka sebagai cagub Jawa Barat beberapa waktu lalu.

(mdk/war)