PDIP anggap wajar Prabowo-Sandi bertemu Ketum PBNU

Beberapa hari lalu, pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga S Ini menyambangi PBNU. Keduanya diterima langsung Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj.

2018-08-18 16:01:00

Prabowo-Sandiaga

Beberapa hari lalu, pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga S Ini menyambangi PBNU. Keduanya diterima langsung Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj.

Bagi PDIP yang merupakan parpol pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf, pertemuan itu dinilai wajar. Karena NU adalah rumah bersama.

"NU kan rumah bersama. Dan kalau kita lihat Pak Jokowi menempatkan NU dalam seluruh kesejarahannya dalam Islam Nusantaranya dan Pak Jokowi juga bagian dari NU, dari Muhammadiyah, beliau pemimpin kita bersama," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/8).

"Apa yang dilakukan Kiai Said Aqil Siradj sebagai Ketua PBNU itu merupakan hal yang wajar dan artinya NU kembali ke khittahnya 1926," sambungnya.

Hasto mengatakan, PBNU bukanlah organisasi politik. Dengan dipilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi, warga Nahdliyyin dipastikan akan memberikan suaranya untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf. Walaupun pihaknya tak dapat memastikan suara NU akan sepenuhnya untuk Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau kita melihat seluruh pergerakan suara itu melalui pengorganisasian. Pengorganisasian ada berdasarkan segmen pemilih, ada berdasarkan organisasi," jelasnya.

"Posisi dari KH Ma'ruf Amin beliau sebagai Rais 'Aam, beliau sebagai sosok yang dihormati dan tentu saja setiap warga bangsa memberikan dukungannya. NU sebagai organisasi sudah menyatakan tidak berpolitik dan itu kita hormati. Tetapi NU sebagai keluarga besar Nahdlyyin tentu punya preferensi terhadap Rais 'Aam tersebut," lanjutnya.

Jika nanti Ma'ruf mengundurkan diri sebagai Rais 'Aam PBNU, menurutnya hal itu tak terlalu berpengaruh. Pasalnya jabatan Rais 'Aam hanya kepemimpinan dari aspek legalitas.

"Sejak awal sudah kita kalkulasi dengan sebaik-baiknya karena setiap aturan organisasi yang tumbuh dari pengalaman NU harus kita hormati bersama. Tetapi kepemimpinan ini bukan dari aspek legalitasnya tetapi legitimasinya. Legitimasi inilah yang menentukan seseorang jadi pemimpin," tutupnya.

(mdk/bal)