Pansus RUU Pemilu siapkan dua opsi penyebaran tambahan 15 kursi DPR

2017-05-30 22:23:43

RUU Pemilu

Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah sepakat menambah 15 kursi anggota DPR pada Pileg 2019 mendatang. Namun, pemerintah menyerahkan model penyebaran 15 kursi anggota DPR baru ini kepada Pansus RUU Pemilu. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan pihaknya memiliki dua opsi model penyebaran. Pertama, merealokasi daerah yang memiliki kelebihan kursi terlalu besar ke daerah defisit.

"Tetap merealokasi terhadap beberapa daerah yang mengalami kelebihan terlalu besar seperti Sulawesi Selatan, dan seperti Sumatera Barat," kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

"Sumatera Barat itu 3, Sulawesi Selatan itu kelebihannya 4, kalau ada kebijakan seperti itu nanti diexercise bersama dengan pemerintah. Artinya 15 tambahan daerah-daerah yang defisit selama ini, dan tambahan daerah sekitar 4 kursi itu diambil dari daerah-daerah yang mengalami kelebihan terlalu banyak," sambungnya.

Opsi kedua, mengevaluasi model penyebaran jika asumsi anggota DPR ditambah 19. Dalam pilihan ini, disimulasikan kekurangan kursi di daerah-daerah pemilihan yang ada Pulau Jawa tidak perlu ditambah. Alasannya, kumulatif komposisi anggota DPR dari Jawa tidak proporsional dibanding daerah di luar Jawa.

"Itu artinya tambahan di Jawa Barat, penambahan di Jawa Timur tidak terjadi, penambahan di DKI tidak terjadi. Itu juga signifikan untuk melengkapi yang 4 itu," jelas Lukman.

Akan tetapi, model ini idealnya digunakan apabila jumlah anggota DPR ditambah 19. Karena jika hanya ditambah 15 maka akan meninggalkan defisit 4 kursi. Untuk mengantisipasi defisit 4 kursi, cara yang bisa dilakukan mengurangi daerah-daerah yang kelebihan kursi cukup besar.

"Kalau idealnya kan 19, yang disetujui 15, berarti masih ada defisit 4. Nah untuk mencari yang defisit 4 ini bisa dengan cara tadi, dengan mengurangi daerah-daerah yang terlalu banyak seperti Sulsel dan Sumbar," pungkasnya.

(mdk/bal)