Panglima didesak bentuk TPF dugaan keterlibatan TNI di Pilkada Kepri

"Bagi kami kalah menang pilkada itu biasa, tapi proses demokrasi harus benar."

2015-12-22 21:31:00

Pilkada Kepulauan Riau

Anggota TNI AD diduga bermain politik praktis dengan terlibat dalam berlangsungnya Pilkada Kepulauan Riau (Kepri) pada 9 Desember 2015 lalu. Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan berharap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serius menghadapi ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

"Ini masalah serius. Oleh sebab itu, Panglima Gatot seharusnya membuat tim pencari fakta. Karena ini sama saja merusak citra TNI," kata Trimedya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).

Ketua DPP Bidang Hukum PDIP ini menjelaskan, Panglima harus secepat mungkin membuat tim pencari fakta, sehingga bisa melakukan investigasi dan menindak tegas anggotanya, serta mengumpulkan bukti-bukti kasus ini. Bukti, ujar dia, bisa saling dikumpulkan baik dari pihak yang merasa dirugikan dan pihak TNI AD segera mengetahui kebenarannya.

"Kelihatannya panglima enggak melihat ini suatu persoalan serius. Bagi kami kalah menang pilkada itu biasa, tapi proses demokrasi harus benar. DPR sebenarnya bisa saja memanggil Panglima akan hal ini," tuturnya.

Selain itu, dengan proses pemilihan suara pilkada yang dianggap tak murni ini, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

"Ini adanya permainan politik. Kami berharap Komisi Pemilihan Umum atas putusan MK melakukan pemungutan suara ulang, khususnya di Batam. Batam ini pilot project. Ini awal perjuangan," tutup Sekretaris BBHA sekaligus kuasa hukum pasangan calon Soerya Respationo-Ansar Ahmad, Sirra Prayuna di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).

(mdk/ren)