LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

PAN sebut Perppu Ormas bisa buat anggota DPR masuk penjara semua

PAN sebut Perppu Ormas bisa buat anggota DPR masuk penjara semua. Fraksi PAN mengisyaratkan bakal menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto mengatakan, aturan dalam Perppu Ormas yang perlu dikritisi.

2017-10-05 10:58:51
Perppu Pembubaran Ormas
Advertisement

Fraksi PAN mengisyaratkan bakal menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto mengatakan, aturan dalam Perppu Ormas yang perlu dikritisi.

Semisal, kata Yandri, hilangnya mekanisme pengadilan dalam pembubaran Ormas. Sedangkan, di UU Ormas lama, peran pengadilan sudah diatur sangat lengkap.

"Kalau PAN kecenderungan untuk menolak sangat tinggi karena frasa pengadilan itu dihapus semua, itu kami tolak keras. Dan UU 17/2013 sudah sangat lengkap," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10).

Pasal lain yang dikritisi yakni soal aturan sanksi bagi pihak yang mengubah Undang-undang atau mengamandemen UUD 1945. Dengan demikian, anggota dewan bisa dikenakan pasal pidana meski memiliki kewenangan merevisi UU.

"Mengubah UU itu diancam juga di sini, sementara kan DPR melalui MPR diberikan hak untuk amandemen UU, apakah amandemen itu dianggap mengubah enggak. Kalau itu dianggap mengubah berarti kan bisa ditangkapin semua nih anggota DPR," tegasnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut, pihaknya akan mengkaji sejumlah pasal karet dalam Perppu Ormas dengan para pakar dan ahli sebelum mengambil sikap. Dia tidak ingin Perppu Ormas justru menimbulkan kekhawatiran publik.

"Tentu akan dibahas secara mendalam seperti itu yang penting dari saya tidak merugikan masyarakat. Atau tidak akan mengkhawatirkan atau apa yang dikhawatirkan masyarakat terjadi," terangnya.

Baca juga:
Komisi II akan undang FPI, NU dan Muhammadiyah bahas Perppu Ormas
Fraksi PPP isyaratkan terima Perppu Ormas tapi beri catatan
Sendiri jelaskan Perppu Ormas, Menkominfo sudah direstui Jokowi
DPR mau undang Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN bahas Perppu Ormas
Anggota DPR marah Mendagri & Menkum HAM malah absen saat bahas Perppu Ormas
Setelah pemerintah, Komisi II berencana undang NU, Muhammadiyah hingga HTI
Rapat dengan pemerintah bahas Perppu Ormas, DPR tak tunggu putusan MK

(mdk/rnd)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.