PAN disebut bisa 'loncat' ke pemerintah, tergantung tawaran Jokowi

"Tapi jika posisi di DPR dengan KMP itu lebih menguntungkan secara politik bagi PAN," kata Nico.

2015-02-28 15:00:42

Calon Ketua Umum PAN

Wacana yang berkembang mengenai perubahan posisi Partai Amanat Nasional (PAN) dari kubu oposisi menjadi pro pemerintah, ikut berkembang seiring proses kongres partai yang dibentuk pada era reformasi '98 tersebut.

Namun, sejumlah wacana yang mengerucut ke arah itu pun masih dianggap bias. Sebab, PAN dinilai partai yang manut saja dengan perintah ketua umum, melainkan tergantung aspirasi kader.

"Kalau kita lihat dari posisi politik PAN sekarang ini, sulit juga untuk mengatakan bahwa mereka akan jadi bagian dari pemerintah. Karena PAN ini cenderung bergantung di sisi politik para pengurus yang tidak hanya semata-mata ketua umumnya saja," kata Pengamat politik dari Populi Center, Dr. Nico Harjanto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2).

Nico mengatakan, reposisi PAN bisa saja terjadi apabila Jokowi sebagai avant garde dari koalisi pemerintah di KIH, menawarkan bargaining position yang cukup menjanjikan bagi partai besutan Amien Rais tersebut ke depannya.

Maka, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana sikap KMP maupun KIH dalam memandang PAN sebagai partai potensial, setelah ketua umumnya yang baru nanti sudah terpilih pada kongres mereka di Nusa Dua Bali saat ini.

"Kalau nantinya mereka ingin melakukan reposisi politik, hal itu tergantung dari tawaran-tawaran yang diberikan oleh Presiden Jokowi terhadap pengurus baru PAN. Jika tawaran itu nanti sepadan dengan resiko mengubah posisi politiknya dari oposisi menjadi pro pemerintah, tentunya hal itu pasti akan dipertimbangkan dan bahkan bisa dilakukan oleh mereka," kata Nico.

"Tapi jika posisi di DPR dengan KMP itu lebih menguntungkan secara politik bagi PAN, maka sepertinya mereka akan tetap berada pada posisinya yang sekarang ini sebagai pihak oposisi pemerintah," katanya menambahkan.

(mdk/rnd)