Paling Vokal Teriak Pengawasan Lembaga Negara, DPR Juga Harus Diawasi

Fungsi kontrol seharusnya melekat di setiap lembaga negara. Tak terkecuali DPR.

2019-10-14 19:28:00

DPR

Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Made Leo Wiratma menilai, anggota DPR seharusnya memiliki pengawas. Apalagi keputusan yang diambil DPR kerap menuai pro kontra.

Fungsi kontrol seharusnya melekat di setiap lembaga negara. Tak terkecuali DPR.

"Presiden bisa dikontrol DPR. Yang tidak ada pengawasnya justru DPR kita ini. DPR kita tidak punya pengawas, tapi paling vokal kalau lembaga harus diawasi," katanya di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10).

Menurutnya, selama ini anggota DPR lebih sering berpendapat secara individu. Bukan mewakili suara rakyat.

"Boleh gaduh asal membela kepentingan rakyat. Tapi gaduhnya DPR hanya bagi bagi kursi. Mereka hanya sibuk, asik memikirkan diri mereka. Jarang mereka gaduh, misalnya bagaimana meningkatkan pendapatan petani, bagaimana membantu peningkatan pekerja-pekerja. Ini kan harus dibenahi. Agar nasib mereka lebih baik. Tapi ini tidak dilakukan oleh DPR," katanya.

Peneliti Formappi, Lucius Karus menambahkan, pasca dilantik pada 1 Oktober lalu, DPR dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.

"Sudah sepuluh hari sudah dilantik, tapi belum bekerja selain menerima tamu. Padahal sepuluh hari lagi mereka akan menerima gaji," kata Lucius

Lucius ragu wajah DPR periode saat ini akan lebih baik dari sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari cara mereka menanggapi demonstrasi mahasiswa dan pelajar.

"Tidak ada responsifitas yang ditunjukkan, yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat," katanya.

(mdk/noe)