Politikus PKS Minta Pengawalan Menteri Diperketat
Merdeka.com - Anggota DPR Abdul Kharis Almasyhari menyarankan, pengawal pejabat negara lebih diperketat agar tidak kecolongan seperti kasus penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Wiranto harus melakukan operasi akibat penusukan yang terjadi di Pandeglang, Banten.
"Prihatin ya akan kasus penusukan Pak Wiranto, ya mestinya pengawal pejabat negara jangan selonggar itu masa ajudannya, ditusuk bisa sampai kecolongan. Sekelas Menkopolhukam mestinya adanya pengawasan yang lebih baik lagi," katanya pada Merdeka.com, Sabtu (12/10).
Politisi PKS itu berharap agar kejadian seperti ini tidak terjadi kembali. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tiba-tiba diserang orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam. Penyerangan terjadi saat melakukan kunjungan ke Alun-Alun Menes, Pandeglang, Banten, pada Kamis (10/10).
Kejadian tersebut berlangsung sekitar Pukul 11.30 WIB. Pelaku penusukan satu orang. Namun sebelum kejadian, pelaku datang ke lokasi bersama sang istri, keduanya sudah diamankan pihak polisi
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan, terduga penyerang Menko Polhukam Wiranto diduga terpapar paham radikalisme ISIS.
"Yang laki-laki diduga terpapar paham radikal ISIS, sedangkan yang perempuan didalami," ujarnya, Kamis (10/10/2019).
Saat ini, pelaku sedang diperiksa anggota Densus 88. "Ini masih didalami dan Densus 88 masih meminta keterangan para tersangka. Tersangka kondisinya tidak luka," kata Dedi.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Baca Selengkapnya