NasDem Belum Percaya Demokrat Resmi Dukung Jokowi-Ma'ruf
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate enggan menanggapi pernyataan Demokrat mendukung Presiden Joko Widodo. Sebab, pernyataan itu tidak keluar dari sikap resmi Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pernyataan itu keluar dari mulut Ferdinand Hutahaean.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate enggan menanggapi pernyataan Demokrat mendukung Presiden Joko Widodo. Sebab, pernyataan itu tidak keluar dari sikap resmi Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pernyataan itu keluar dari mulut Ferdinand Hutahaean.
"Kita enggak perlu dengar kalau bukan langsung dari Pak SBY," ujar Johnny saat dihubungi merdeka.com, Senin (12/8).
Johnny menjelaskan, pernyataan resmi sikap politik partai terkait koalisi harusnya dari pernyataan ketua umum. Dia tak mau menanggapi karena hanya bakal terjadi saling lempar komentar antar politikus.
Sama seperti sikap politik Gerindra pun demikian. Johnny tidak mau menanggapi kalau pernyataan yang keluar dari mulut Wasekjen Andre Rosiade misalnya.
"Kalau soal koalisi pemerintah dan koalisi non pemerintah itu high politics. Harus sikap resmi, bukan spekulasi," jelas Johnny.
Diberitakan, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya telah memutuskan untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin di periode 2019-2024. Hal itu, kata dia, sudah diputuskan sejak 40 hari meninggalnya Istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," kata Ferdinand pada wartawan, Senin (12/8).
Baca juga:
Ferdinand Hutahaean: Demokrat Resmi Dukung Jokowi-Ma'ruf
Sakit Keras, Ibu Kandung SBY Masuk Rumah Sakit
SBY Jarang Tampil, Demokrat Sebut sedang Fokus Urus Ibu yang Sedang Sakit
Megawati Terang-terangan Minta Jatah Menteri, Partai Demokrat Bandingkan di Era SBY
Demokrat Ingatkan Megawati, Menteri Adalah Hak Prerogatif Presiden
PDIP dan Gerindra Makin Lengket, Demokrat Tak Cemburu
Ketua DPD DKI Jadi Tersangka Penggelembungan Suara, Demokrat Hormati Hukum