Muhammadiyah Soal Desakan Bersikap di Pilpres: Amien Bicara Dalam Ranah Pribadi

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia ini juga memastikan warga Muhammadiyah tak mudah dipengaruhi terkait sikap politik di Pemilu tahun depan.

2018-11-21 13:50:36

Amien Rais

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan pernyataan Haedar Nasir dan Amien Rais berbeda konteksnya. Menurutnya, Muhammadiyah sebagai organisasi harus netral, tapi kader tidak boleh tidak memilih.

"Jadi yang netral itu adalah organisasinya, kalau anggotanya tidak boleh tidak bersikap. Jadi Pak Haedar bicara dalam ranah organisasi, sementara Pak Amien bicara dalam ranah pribadi dari anggota Muhammadiyah," ucap Anwar kepada Liputan6.com, Rabu (21/11).

Oleh karena itu, Anwar menganggap sebenarnya tidak ada yang salah dalam ucapan Amien Rais agar Muhammadiyah segera menentukan sikap.

"Memang beliau adalah sesepuh kami. Jadi kalau beliau berkata demikian, maka umumnya warga Muhammadiyah tidak akan ada yang merasa tersinggung, termasuk saya yakin Pak Haedar sendiri," jelas Anwar.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia ini juga memastikan warga Muhammadiyah tak mudah dipengaruhi terkait sikap politik di Pemilu tahun depan.

"Saya rasa setiap pribadi orang dan warga Muhammadiyah itu sudah punya sikap. Dan untuk mempengaruhi sikapnya, saya rasa tidak mudah. Karena umumnya warga Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang terdidik. Sehingga mereka sudah punya pandangan, di mana pandangan mereka itu tidak mustahil adalah sama dengan pandangan Pak Amien Rais itu sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais menegaskan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir jika organisasinya tidak bersikap pada Pemilihan Presiden 2019.

"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien Rais di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa.

Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader kepada siapa suaranya akan diberikan, sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan.

PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini pada periode 2019-2024.

"Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan, maka akan saya jewer. Pemilihan presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua MPR periode 1999-2004 itu.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu juga meminta Muhammadiyah menentukan sikap secara organisasi, selanjutnya disampaikan kepada umat sehingga pada 17 April 2019 sudah tidak terjadi perdebatan memilih.

"Pilih pemimpin yang beriman, diyakini dan tidak diragukan keislamannya. Tanpa harus saya sebut nama, pasti Muhammadiyah sudah tahu," kata dia.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber : Liputan6.com

(mdk/ray)