Menkum HAM sebut jika perppu ditolak waktu pilkada bakal digeser
Jika Perppu Pilkada nantinya ditolak oleh DPR akan mengakibatkan munculnya kekosongan hukum.
Menkum HAM Yasonna H. Laoly mengaku sudah memikirkan jika Perppu Pilkada nantinya ditolak DPR. Pihaknya akan bekerjasama dengan Kemendagri untuk mencari jalan keluar agar Perppu tak ditolak.
"Mudah-mudahan tidak ditolak," kata Yasonna di Kemenkum HAM, Jakarta, Jumat (5/12).
Menurutnya, jika Perppu Pilkada nantinya ditolak oleh DPR akan mengakibatkan munculnya kekosongan hukum. Bukan tidak mungkin, pemerintah akan kembali mengeluarkan perppu.
"Kita lihat lah pasti ada (kemungkinan kembali dikeluarkan perppu," katanya.
Namun, kata dia, yang pasti jika Perppu Pilkada ditolak DPR, hal pertama yang akan dilakukan adalah waktu pelaksanaan pilkada akan digeser. Selain itu, kemungkinan akan diangkat pejabat sementara untuk memimpin daerah yang mengalami kekosongan tersebut.
"Pertama dulu mungkin pilkada harus kita geser waktunya. Angkat pejabat saja dulu, pelaksana tugas (plt). Sampai kita membentuk ketentuan perundangan. Kalau dalam pikiran saya angkat dulu plt semua, sudah," jelasnya.
Baca juga:
Mendagri yakin Perppu Pilkada bakal diterima DPR
Menkum HAM: Harusnya SBY belajar sudah berapa kali dikhianati!
Mendagri siapkan rencana cadangan antisipasi Perppu ditolak DPR
Tolak perppu, Golkar khianati 'suara Golkar, suara rakyat'
KMP beda sikap soal Perppu, PDIP sindir koalisi permanen
Ibas soal Perppu Pilkada: Kalau tidak, katakan tidak sejak awal
Dituduh berkhianat oleh SBY, ini pembelaan Golkar