Loyalis Ical soal Munaslub: Golkar mau dijual ke pemerintah?

"Kita ingin pemerintah ini ada yang mengontrol," kata Bambang.

2015-09-16 13:15:02

Bendahara Umum Partai Golkar kubu Munas Bali Bambang Soesatyo (Bamsoet) geram dengan wacana Munaslub Golkar jelang pilkada serentak yang dilontarkan Agung Laksono Cs. Menurut dia, belum ada urgensi untuk menggelar munaslub, apalagi dualisme kepengurusan Golkar tengah bergulir di Mahkamah Agung (MA).

Terlebih lagi, Bamsoet menolak anggapan Golkar akan dibawa masuk pemerintah setelah munaslub digelar seperti yang diungkapkan oleh kubu Agung Laksono, Mahyuddin. Menurut dia, Mahyuddin sedang bermimpi bisa bawa Golkar gabung pemerintahan.

"Mahyuddin lagi mimpi basah, ada urusan apa Golkar mau dijual ke pemerintah? mau barter jabatan menteri? kecil sekali," kata Bambang kepada merdeka.com, Rabu (16/9).

Bambang menegaskan, Golkar akan tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP) mengawal jalannya pemerintahan. Menurut dia, kalau semua parpol gabung pemerintah, tak ada lagi yang bisa mengawal jalannya eksekutif nantinya.

"Kita ingin pemerintah ini ada yang mengontrol. Kalau semua ke pemerintah karena berebut kursi menteri, siapa yang akan membela kepentingan rakyat?" terang dia.

Sebelumnya, Politikus Golkar Mahyuddin menilai munaslub penting untuk persatukan dualisme di Golkar. Apalagi, Golkar akan menghadapi pilkada serentak 9 Desember nanti.

"Saya pikir baik Golkar ada penyatuan namanya munas bersama atau munas luar biasa dipercepat agar tujuan Golkar Kembali bersatu," kata Mahyuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9) lalu.

Mahyuddin bahkan menyebutkan sejumlah nama kader Golkar yang layak dijadikan ketua umum yang baru di luar Ical dan Agung. Menurut dia, Golkar memiliki banyak kader muda yang potensial bisa memimpin demi memenangkan partai berlogo beringin itu di Pemilu 2019 nanti.

"Kader Golkar banyak, perlu ada regenerasi pemimpin, seperti Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Ade Komaruddin, termasuk saya. Kalau senior memikirkan penyegaran organisasi berikut penguatan pemilu," terang Mahyuddin.

Namun jika dilihat ke belakang, persoalan utama yang menjadikan Golkar pecah adalah sikap politik masing-masing kubu yang tak mau mengalah. Kubu Ical ingin Golkar tetap sebagai penyeimbang di KMP, sementara Agung Laksono ingin Golkar bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK.

Mahyuddin menyatakan, Golkar baru memang sudah seharusnya bergabung dengan pemerintah. Menurut dia, seperti sejarah Golkar yang selalu berkarya di dalam pemerintah, bukan sebagai penyeimbang.

"Bukan sebagai penyeimbang, tapi mitra pemerintah, karena lebih cocok berkarya kepada negara," jelas Mahyuddin.

(mdk/rnd)