Kubu Prabowo akan fasilitasi kepala daerah yang ingin jadi jurkam

Kubu Prabowo akan fasilitasi kepala daerah yang ingin jadi jurkam. Tetapi jika ada kepala daerah yang akan mendukung Prabowo-Sandiaga pihaknya akan memfasilitasi dukungan tersebut. Selain itu, meminta kepada kepala daerah agar tidak melanggar peraturan.

2018-09-12 20:01:00

Prabowo-Sandiaga

Partai Gerindra klaim tidak akan melibatkan kepala daerah pada kampanye di Pilpres 2019. Sebab menurut anggota Badan Komunikasi Gerindra, Andre Rosiade kepala daerah seharusnya harus fokus untuk mengerjakan tugas utama yaitu mengabdi kepada masyarakat.

"Kita tidak akan melibatkan rencananya kepala daerah di tim sukses. Tetapi kalau seandainya kepala daerah ingin menjadi jurkam (juru kampanye) nanti tentu akan kami fasilitasi. Tetapi filosofi awalnya kita prinsipnya tidak akan melibatkan," kata Andre di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).

Tetapi, dia meminta kepada kepala daerah agar tidak melanggar peraturan. "Tetapi kalau seandainya kepala daerah ingin menjadi jurkam nanti tentu akan kami fasilitasi. Tetapi filosofi awalnya kita prinsipnya tidak akan melibatkan," papar Andre.

Kemudian dia memberikan contoh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak masuk dalam tim kampanye. Pihaknya meminta kepada Anies agar fokus untuk mengedepankan urusan rakyat dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim sukses.

"Urusan tim sukses serahkan ke partai koalisi dan partai relawan. Jadi insyallah tidak akan memanfaatkan kepala daerah di kampanye 2019," papar Andre.

Diketahui sebelumnya ada sejumlah kepala daerah yang mendukung bakal capres-cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satunya Gubernur Papua Lukas Enembe yang terang-terang mendukung pasangan bakal capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Keputusan Lukas berlawanan dari sikap partainya, Demokrat yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

"Saya dukung Jokowi. Tidak ada urusan, tidak ada urusan dengan partai," kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/9).

Lukas Enembe siap menerima sanksi dari Demokrat jika keputusan mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

"Sanksi silakan saja," ujarnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua ini punya alasan tersendiri sehingga memilih beda sikap dengan partainya. Dia mengungkapkan, Jokowi lebih memahami persoalan yang dihadapi Papua ketimbang calon presiden lain. Jokowi, lanjut dia, juga bisa menyelesaikan masalah yang menimpa Papua selama ini.

"Semua presiden tidak mampu menyelesaikan provinsi Papua. Ini kami catat. Siapa pun presiden, tapi saat ini yang terbaik Jokowi. Dia sudah lihat masalah kita banyak di Papua. Semua permasalahan di Papua dia memahami. Selama ini orang Jakarta tidak tahu, tapi Jokowi sudah memahami bahwa ternyata Papua lebih susah," jelasnya.

(mdk/eko)