Kubu Jokowi Anggap Program Pendidikan Prabowo Tak Jelas

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menuturkan, hal ini menjadi bukti ketidakjelasan program pesaingnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau ada gagasan pendidikan nasional yang jelas, menurutnya, silang pendapat tidak bakal terjadi.

2018-11-22 10:51:26

Pilpres 2019

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Mardani Ali Sera menjanjikan gaji guru naik 20 persen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, Ketua DPP PKS itu menyebut bakal mengimpor guru dari Eropa dan Amerika. Namun, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto langsung membantah menjanjikan menaikan gaji guru.

"Ini mengisyaratkan ketidakjelasan program peningkatan kualitas pendidikan yang dimiliki pasangan Prabowo-Sandi," ujar Ace dalam keterangan tertulis, Kamis (22/11).

Iming-iming Mardani menaikan gaji guru capai Rp 20 juta dibuktikan tidak realistis dengan adanya bantahan Prabowo. Ace menjelaskan, pemerintah sudah menetapkan gaji guru 20 persen berdasarkan konstitusi.

"Guru sendiri sebagai jabatan fungsional memiliki golongannya masing-masing. Tentu setiap guru akan diberikan insentif sesuai dengan lama bekerja dan golongan kepangkatannya. Apakah usulan kebijakan kenaikan tersebut juga akan berlaku untuk semua guru?" kata politisi Golkar itu.

Ace mengatakan, kenaikan gaji tinggi mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan. Namun perlu dicermati ketersediaan anggaran negara. Menurutnya Presiden Joko Widodo telah meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan dan sertifikasi. Langkah melakukan impor pun keliru. Ace memandang harusnya mengirimkan guru lokal untuk belajar ke luar negeri.

"Dalam meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintahan Jokowi telah secara serius meningkatan tunjangan dan melakukan sertifikasi sesuai dengan golongan masing-masing guru tersebut," ucapnya.

Ace mengungkap, kubu inkumben telah memiliki program reformasi sistem pendidikan. Dia menyebut satu caranya dengan memperluas beasiswa afirmasi untuk mahasiswa miskin di wilayah tertinggal terluar dan terdepan. Serta mempermudah santri dan pendidikan keagamaan untuk mempermudah akses beasiswa Bidik Misi atau LPDP. Serta memperluas akses pinjaman dana pendidikan dari bank.

"Selain itu juga, kami ingin mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan standar pendidikan, BOS berdasarkan kinerja, pemerataan sebaran, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan guru/dosen dan Tenaga Kependidikan, termasuk percepatan penyetaraan pendidikan bagi pesantren, dayah, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya sejajar dengan sekolah umum," pungkasnya.

(mdk/rnd)