Kritik DPR tak kompaknya pemerintah soal isu 5.000 senjata ilegal

2017-10-03 05:51:00

Isu 5000 senjata ilegal

Isu pembelian 5.000 senjata ilegal yang dilontarkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menimbulkan polemik di kalangan pemerintah. Penjelasan yang disampaikan para menteri berbeda-beda. DPR pun mengkritik pemerintah dan ingin meminta penjelasan dengan mengundang semua pihak yang terlibat.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengusulkan dua cara untuk menyelesaikan polemik tersebut. Pertama, Presiden Joko Widodo memanggil pihak terkait seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga Kepala BIN Budi Gunawan.

"Seharusnya pihak yang terkait mungkin presiden seharusnya panggil semua, baik itu Panglima TNI, Kapolri, Menko Polhukam, Menhan, dan mungkin juga KaBIN kemudian secara satu suara informasi itu selesai," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).

Kedua, dari sisi DPR menggelar rapat koordinasi antara Komisi I dan Komisi III. Apalagi lembaga yang berwenang memesan dan menggunakan senjata api merupakan mitra kerja Komisi I dan Komisi III. Fadli mengusulkan rapat koordinasi digelar usai HUT TNI pada 5 Oktober mendatang.

"Mungkin Komisi terkait bisa saja nanti kita membuat semacam rapat koordinasi rapat gabungan Komisi I dan Komisi III," terangnya.

"Nanti kita diskusikan dulu dengan pimpinan Komisi I dan Komisi III kira-kira seperti apa atau rapat koordinasi saja karena ini menyangkut juga hal yang sangat sensitif terutama persoalan senjata," sambung Fadli.

Fadli menilai perbedaan informasi antara Gatot, Wiranto, Ryamizard hingga Tito menunjukkan lemahnya koordinasi di level pemerintahan. "Informasi yang simpang siur menunjukkan tidak adanya koordinasi di level pemerintahan termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini," tegas Fadli.

Sementara itu Komisi I DPR berencana memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk dimintai penjelasan, termasuk Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. "Karena itu kami akan rapat Menhan dan Panglima rencananya besok tapi ternyata beliau gladi bersih, untuk tanggal 5 Oktober sehingga minta panggilan ulang," kata ketua Komisi I DPR Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/10).

Sementara Komisi III DPR berencana mengundang Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang kemungkinan akan digelar pekan ini. Anggota Komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan awalnya RDP Komisi III dijadwalkan hari ini. Namun karena Tito sibuk maka rapat ditunda.

"Mestinya kan hari ini kami RDP dengan Kapolri, tapi beliau punya kesibukan yang sangat urgent dan tidak bisa dihindarkan untuk itu kita tunda. Mungkin dalam minggu ini akan kita laksanakan," kata Junimart di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).

Pengiriman 280 pucuk senjata dan sekira 6.000 butir peluru milik Brimob yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Banten. Junimart meminta lembaga-lembaga terkait untuk duduk bersama dan berkomunikasi atas tertahannya ratusan pucuk senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang diimpor dari Bulgaria.

"Jangan sampai menimbulkan kekisruhan komunikasi jadi termasuk BIN, BAIS, Polri dan kementerian terkait duduk bersama dong. Selesaikan itu secara baik dan cerdas sampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jangan jadi isu kisruh politik," tegasnya.

(mdk/bal)