Komisi I akan panggil Menhan dan Panglima TNI soal isu pembelian 5.000 senjata api

Merdeka.com - Komisi I DPR berencana memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pernyataannya mengenai pembelian 5.000 senjata api ilegal oleh lembaga non militer dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Komisi I juga bakal memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, terkait kabar tersebut.

"Karena itu kami akan rapat Menhan dan Panglima rencananya besok tapi ternyata beliau gladi bersih, untuk tanggal 5 sehingga minta panggilan ulang," kata ketua Komisi I DPR Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/10).

Menurut Abdul Kharis, pemanggilan Jenderal Gatot guna meminta penjelasan pernyataannya mengenai pembelian ribuan senjata tersebut. Politisi Partai PKS ini menambahkan, rapat itu rencananya tidak hanya akan membahas soal senjata tetapi juga akan membahas soal APBN.

"Kan rapat enggak hanya bahas soal senjata api, Kami panggil mereka untuk bahas APBN sekalian. Kasian kalau hari ini dipanggil soal senjata lalu besok ditanya APBN karena itu disinkronkan antara Menkeu dan Kepala Bappenas," ujarnya.

Untuk diketahui, polemik ini muncul setelah Gatot Nurmantyo menyebut adanya lembaga non militer yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Pernyataan itu disampaikannya dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9).

Menkopolhukam Wiranto kemudian mengklarifikasi polemik pernyataan Panglima. Wiranto menuturkan polemik itu akibat diakibatkan komunikasi Panglima TNI soal informasi pembelian senjata yang diterima. Penjelasan Wiranto disampaikan setelah mempertemukan Gatot, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Wiranto menjelaskan, senjata itu sebetulnya dibekali oleh BIN untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk.